Opini

VONIS JULIARI EKS MENSOS MENCIDERAI RASA KEADILAN DAN RASA PERIKEMANUSIAAN

Heriyanto Saputra, S.S., S.H., M.H. Pengamat Politik dan Penggiat Anti Korupsi (25/08/2021)

Mediapersindonesia.com – Vonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada Juliari mantan Menteri Sosial dinilai telah menciderai rasa keadilan dan rasa perikemanusiaan tutur Pengamat Politik dan Penggiat Anti Korupsi Heriyanto Saputra, S.S., S.H., M.H. lanjutnya mengatakan bagaimana mungkin hal ini tidak menciderai rasa keadilan dan rasa perikemanusiaan tindak pidana korupsi ini dilakukan saat Negara dalam keadaaan dan situasi bencana nasional Covid-19 yang seharusnya dalam hal ini semua element saling bahu-membahu saling tolong-menolong tidak terkecuali Negara yang memiliki peran kontrol penuh dalam menjalankan segala jenis kebijakan publik, ironinya kejahatan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh abdi Negara sekelas Menteri Sosial yang secara tidak langsung memiliki tanggungjawab dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Vonis 12 tahun ini begitu menciderai rasa keadilan yang selalu kita gaungkan dalam setiap proses hukum yang ada, terlebih lagi Negara kita merupakan Negara hukum (Rechtsstaat) berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam berbangsa dan bernegara, namun realitas yang ada terkadang hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk melenggangkan kepentingan dan hausnya kekuasaan, lanjutnya, perbuatan Juliari ini juga telah menciderai sila ke 2 (dua) Pancasila yang merupakan Staats Fundamental Norm yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab yang menodai rasa kemanusian dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut Heriyanto Saputra, S.S., S.H., M.H seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman minimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, namun jika kita merujuk pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hukuman matilah yang pantas diberikan kepada Juliari karena dalam pasal ini jelas mengatakan hukuman mati dapat dijatuhkan dalam hal tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, lantas apa yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”?,

lanjutnya jika kita lihat dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini sudah sangat jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. ditambah lagi Presiden Joko Widodo secara resmi telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dalam hal ini menurutnya sudah sangat jelas bahwa Juliari telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tipikor, sehingga seharusnya vonis yang sangat pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dan rasa perikemanusian adalah hukuman mati, Tutupnya.

@mediapersindonesia @hukum @opini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s