Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DAN REGULASI PENDIRIANNYA

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DAN REGULASI PENDIRIANNYA

BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DAN REGULASI PENDIRIANNYA

Mediapersindonesia.com – Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa ( LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu.

Baca Juga: PERUBAHAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. namun jangkauan BMI terbatas pada wilyah-wilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

error

Share to: