Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Mediapersindonesia.com – Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip sya’riah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai cirri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvesional. Dewan Pengawas Syari’ah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari’ah telah memenuhi prinsip syari’ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari’ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) saat ini belum berjalan optimal dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syari’ah. hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa bank atau unit syari’ah yang ikut dalam kredit sindikasi proyek dan akan memperoleh bunga atas pembiayaan tersebut per tahun (Republika Online, 8/8/2002). Laporan BI mengatakan bahwa beberapa bank syari’ah sempat mengikuti kredit sidikasi Proyek Indosat yang menggunakan system bunga. Setelah dikonfirmasi pihak bank beralasan bahwa hal tersebu terpaksa dilakukan dengan makna darurat. 10Padahal transaksasi apapun yang mengandung bunga tidak boleh dilakukan oleh bank syari’ah meskipun dengan alasan terpaksa (dharuri) dan pendapatan bunga yang diperoleh tidak dapat dianggap sebagai pendapatan bank karena harus didistribusikan untuk keperluan sosial, serta manajemen bank syari’ah harus mengungkapkan dalam laporan keuangannya alasan dilakukannya transaksi.

Baca Juga: SYARAT PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Masalah SDM dan kinerja merupakan penyebab belum optimalnya peran DPS di lembaga keuangan syari’ah. DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syari’ah, karena DPS ditempatkan hanya dalam kapasitasnya sebagai ulama yang memiliki kharisma dan ahli dalam ilmu fiqh saja. Padahal untuk menjadi Dewan Pengawas Syari’ah tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiqh muamalah saja secara normative, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan system perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya.

DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syari’ah, tetapi redaksilah yang bertanggung jawab langsung terhadap operasionalnya, DPS hanya memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga tersebut. Karena itulah Dewan Pengawas Syari’ah jarang datang ke bank syari’ah dimana dia ditugaskan, dan tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas, sehingga tidak mengherankan apabila masih ditemukan praktik perbankan syari’ah yang menyimpang dari ketentuan syari’ah Islam.

Menurut Agustianto, kinerja ulama, ustadz yang dicantumkan sebagai DPS di bank syari’ah belum optimal, bahkan banyak diantara mereka yang tidak berperan sama sekali mengawasi operasional perbankan syari’ah, bahkan meja saja tidak diberikan kepada DPS tersebut. Menurutnya, dominannya ulama senior yang kurang memainkan perannya di DPS, sedangkan ulama-ulama muda yang kuat dan berkapasitas di bidang perbankan jarang dilibatkan sebagai DPS.

Persoalan kinerja dan SDM ini memungkinkan terjadinya perbedaan fatwa dalam kasus yang sama dibeberapa lembaga keuangan syari’ah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat (nasabah). Keadaan tersebut mencerminkan pula bahwa peran Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang dinakodai MUI juga belum optimal.

error

Share to: