Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » HUKUM JAMINAN DAN ASAS-ASAS DIDALAMNYA

HUKUM JAMINAN DAN ASAS-ASAS DIDALAMNYA

HUKUM JAMINAN DAN ASAS-ASAS DIDALAMNYA

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Hukum Jaminan adalah kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pemberi jaminan untuk pelaksanaan prestasi msalnya dalam meendapatkan fasilitas kredit. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Di sebutkan dalam KUHPerdata pada Pasal 1131 yang berbunyi :” segala kebendaan seorang debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan pribadi debitor tersebut.”, Pasal 1131 KUHPerdata mengenai suatu piutang yang didahulukan.

Mengenai Jaminan Khusus di terangkan juga dalam KUHPerdata pada Pasal 1132 yang bermakna “ Kebendaan tersebut dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing kecuali aa lasan-alasan yang sah untuk mendahulukann piutang yang satu dari piutang yang lain.” Asas-asas yang dikenal dalam Hukum jaminan di uraikan dalam Pasal 1131 KUHPerdata antara lain:

1. Asas Schuld dan Haftung : dimana setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab ini berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak jika perlu dijual untuk melunasi utang-piutangnya.

2. Asas Kepercyaan : setiap orang yang memiberikan utang kepada orang lain harus percaya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.

3. Asas Moral : setiap orang wajib memenuhi janjinya dikuatkan sebagai Norma Hukum

Baca Juga: LEMBAGA JAMINAN DI INDONESIA

Kemudian ketentuan dalam Pasal 1132 KUHPerdata mengadung asas-asas :

a. Asas Paritas kreditorium artiya seorang yang mempunyai beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor adalah sama.

b. Asas Keseimbangan artinya masing-masing kreditor memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditor yang lain

c. Asas Umum artinya adanya kesamaan hak para kreditor atas harta kekayaan debitornya.

Hukum Jaminan di Indonesia masih bersifat dualisme, yakni disatu sisi diatur dengan produk hukum barat yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur dalamm KUHPerdata sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya telah diatur dalam Undang-Undang fidusia Noomor 42 Tahun 1999. Fidusia merupakan Nasionalisasi dari lembaga jaminan dalam hukum barat yang lahir dari praktik di masyarakat menjadi hak jaminan Indonesia seperti diketahui pada mula lembaga jaminan fidusia di atur dalam yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia untuk memenuhi kebuutuhan masyarakat terhadap hak jaminan ata benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai bendanya.

error

Share to: