Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » JENIS-JENIS JAMINAN PADA HAK TANGGUNGAN

JENIS-JENIS JAMINAN PADA HAK TANGGUNGAN

JENIS-JENIS JAMINAN PADA HAK TANGGUNGAN

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, kewenangan menguasainyadan lain-lain. Lembaga jaminan yang dikenal dalam praktik perbankkan adalah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Model pembagian demikian hanya dikenal dalam Undang-Undang Perbankkan Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan dalam literatur hukum jaminan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum tidak dikenal model jaminan demikian.

Yang dimaksud jaminan pokok adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit, jaminan atau anggunan ini dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan kredit yang diminta oleh nasabah (debitor). Jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan atau perorangan. Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

 1. Jaminan materill (kebendaan)

Adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan preferences (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut. Jadi jika debitur wanprestasi ada benda khusus yang dijual kreditur agar dapat melunasi utang debitur tersebut. Jaminan kebendaan terdiri dari:

a) Benda tetap (tidak bergerak), contohnya adalah tanah beserta segala sesuatu yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yang tidak mudah dipindah-pindahkan. Jenis benda tersebut masuk dalam kategori Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 .

b) Benda bergerak, contohnya mobil, motor, mesin-mesin, piutang dagang, saham-saham atau bahkan hak-hak atas kenikmatan suatu barang tertentu, seperti hak sewa, tagihan (piutang), terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan, dan sebagainya.

Benda-benda tersebut biasanya dibebani dengan 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Fidusia berdasarkan pada UU No. 42 Tahun 1999

b. Gadai atas saham

c. Cessie atas tagihan. Sebenarnya gadai dan cessie telah dihapuskan sejak berlakunya UU No. 16 tahun 2001 tentang Fidusia. Namun masih ada beberapa jaminan yang tidak bisa dibebani jaminan fidusia tapi dibebani dengan cessie/gadai. Dalam praktiknya gadai/cessie masih digunakan walaupun belum ada mekanisme pendaftarannya sebagaimana halnya jaminan fidusia. c) Benda bergerak tapi ukuran bersihnya melebihi 20 M 3 , seperti kapal laut, kapal motor, tongkang, dan kapal sejenis dengan berat lebih dari 20 M 3 . Benda tersebut akan dibebani hipotek sesuai KUHPer.

Baca Juga: HAK-HAK JAMINAN PADA UMUMNYA

d) Benda yang didirikan di atas alas hak milik pihak lain, seperti bangunan yang didirikan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, yang pemilik tanah dan pemilik bangunan merupakan subjek yang berbeda. Sebenarnya, jika tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut merupakan tanah berstatus dapat dibebani Hak Tanggungan, keduanya dapat dibebani sekaligus dengan Hak Tanggungan. Namun, jika tanah tersebut berstatus Tanah Hak Pakai yang tidak dapat dipindahtangankan, atau Hak sewa yang tidak dapat dipindahtangankan, atau Hak Sewa yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau bisa juga pemilik tanah menolak untuk memberikan jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanahnya, bangunan tersebut dapat dibebani jaminan fidusia (atas bangunan).

2. Jaminan immateriil (perorangan)

Adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.7 Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antara kreditur dan orang yang menjamin pelunasan hutang debitur (penjamin). Jadi misalkan A utang di Bank Rp. 100 juta dan anda bertindak selaku penjaminnya. Artinya anda memberikan jaminan ke bank tempat A meminjam uang bahwa kalau A wanprestasi maka anda yang akan melunasinya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

1) Gadai yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPer

2) Hipotek yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPer

3) Creditverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190

4) Hak tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 5) Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah:

1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih

2) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng

3) Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis gadai tersebut diatas, yang masih berlaku adalah gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, borg, tanggung menanggung dan perjanjian garansi. Sedangkan hipotek dan creditverband tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

error

Share to: