Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian accesoir adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat, yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu dilakukan dengan cara lisan. Contoh, A ingin mendapatkan pinjaman dari B, maka A cukup menyerahkan surat tanahnya pada B. Setelah surat tanah diserahkan kepada B, maka uang pinjaman diserahkan oleh B kepada A. Sejak terjadinya persetujuan (konsensus) kedua belah pihak, maka sejak saat itulah terjadinya perjanjian pembebanan jaminan.

Baca Juga: JENIS-JENIS BANK DAN USAHA DALAM PERBANKAN

Perjanjian jaminan dalam bentuk tertulis biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank maupun lembaga pegadaian. Perjanjian pembebanan dapat dilakukan di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga pegadaian. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Perum Pegadaian secara sepihak, sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi dari perjanjia tersebut. Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini dilakukan di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta autentik dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, jaminan fidusia, dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara.

Dalam kedudukannya sebagai kreditur konkuren, pihak bank tidak mempunyai kepastian akan pengembalian dana yang telah disalurkan melalui kredit yang telah diberikannya, sedangkan dana yang telah dihimun bank dari masyarakat sewaktu-waktu harus dapat dikembalikan lagi kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam praktek, bank selalu meminta dibuat perjanjian jaminan, dan praktek menunjukan bahwa perjanjian jaminan kebendaan lebih disukai para kreditur.

Baca Juga: PENGERTIAN BANK SECARA YURIDIS DAN PARA AHLI

Perjanjian Jaminan Kebendaan merupakan perjanjian dimana diikat benda tertentu (aspek spesialitas) sebagai objek jaminan, yang merupakan penyediaan benda tertentu atau menyedirikan benda tersebut. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas benda tertentu dengan cara menyedirikan benda tertentu itu yang menjadi objek jaminan dan untuk mendapat pemenuhan prestasi terlebih dahulu daripada kreditur lain.

Ketentuan tentang jaminan dalam Perjanjian Kredit diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang menyebutkan bahwa : “Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. Apabila membaca Pasal 8 tentang syarat pemberian kredit, yang berupa keyakinan bank akan kemampuan debitur, karena kalimat tersebut harus dilanjutkan dengan membaca penjelasan dari Pasal tersebut, yaitu : “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.” Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pembelian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan Iain-Iain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.

Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “agunan tambahan.” Untuk jelasnya perlu disimak isi Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dan ada beberapa hal yang perlu ditelaah, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, bank harus berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Dengan ini berarti bank dalam memberian kredit harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan seksama dengan melakukan penilaian dan pertimbangan permohonan kredit dari segala aspek. Bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debiturnya, bahwa debitur itu betul-betul pasti akan mengembalikan kredit pada waktu yang telah ditetapkan.

Baca Juga: HAK TANGGUNGAN DALAM OBJEK PENDAFTARAN TANAH

2. Agunan dapat berupa barang, proyek, hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan kepada debitur. Dengan ini diartikan bahwa ketetentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank hanya dapat meminta jaminan pokok dan tidak wajib meminta jaminan tambahan. Seperti kita ketahui dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Istilah ini tidak ditemukan dalam kamus hukum, akan tetapi istilah ini dikenal dalam praktek perbankan

Pengertian Jaminan Pokok, Yaitu jaminan yang berupa sesuatu benda atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan, yang dimaksud dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

Pengertian Jaminan Tambahan, Yaitu jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ke-3 (tiga) untuk memenuhi kewajiban debitur.

Baca Juga: HUKUM JAMINAN DAN ASAS-ASAS DIDALAMNYA

Prinsip Barang jaminan mengikuti obyeknya, tercatat jelas dalam pasal 7 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dahulu hal tersebut diatur untuk Hipotik dalam pasal 1201 BW Memiliki Sifat Preferent-Hak Pelunasan yang didahulukan. Di dalam Pasal 1132 BW dalam bagian terakhir dijumpai kata-kata “Kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” maka disini dapat dijumpai bahwa disamping adanya asas persamaan dan kebersamaan dari para krediteur tersebut oleh Undang-undang pun telah ditetapkan pula adanya suatu Hak Preferensi dari kreditur, yang artinya bahwa ada kreditur yang mempunyai kedudukan didahulukan pemenuhan piutangnya. Hak Preferensi ini mengundang pada pengertian bahwa kreditur yang memiliki hak preferensi ini, digolongkan pada golongan kreditur preferensi yang pemenuhan piutangnya harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan harta kekayaan yang dijaminkan kepada kreditur preferen. Demikian pun mengundang pengertian bahwa kedudukan kreditur preferen berada di atas kedudukan kreditur konkuren. Jaminan merupakan perjanjian tambahan. Karena jaminan bersifat Accessoir maka jaminan tersebut rnelekat erat dengan hutang piutangnya. Konsekuensinya, jika piutang tersebut beralih, maka demi hukum jaminannya pun ikut beralih (Pasal 16 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

error

Share to: