Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

KEDUDUKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Hukum ketenagakerjaan merupakan sebagian hukum perdata dan hukum publik dengan adanya campur tangan Negara dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja. Sehingga saat ini dapat disimpulkan hukum ketenagakerjaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang mengandung unsur privat dan hukum pubulik di saat yang bersamaan.

  1. Hukum Ketenagakerjaan Dalam Lingkup Hukum Privat

Pengertian daripada hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan peroranga. Hal terlihat dengan hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antar perorangan dalam hal ini pekerja/ buruh dengan pengusaha dalam hubungan kerja dapat membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja (arbeidsovreenkomst) menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sama seperti halnya bentuk perjanjian lainnya, perjanjian kerja walaupun memiliki karakteristik tersendiri yaitu harus adanya pekerjaan, upah dan perintah, tetap secara umum tunduk pada Buku III KUH Perdata.

Seperti yang terlihat pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan  yang mengadopsi ketentuan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai hal ini Subekti berpendapat bahwa:

“Bagi mereka yang akan melakukan hubungan hukum dalam suatu pekerjaan, dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut dilandasi atas suatu perjanjian kerja, yang mana perjanjian tersebut bersumber dari suatu perjanjian perburuhan, maka pihak-pihak diberikan kebebasan untuk membuat apa saja atas perjanjian kerja, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma kesusilaan. Dengan perkataan lain memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warganegara, untuk mengadakan perjanjian berisi dan dalam bentuk apa saja, sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.”

Undang-undang yang dimaksud dalam pendapat tesebut di atas adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi sebagian besar mengenai perlindungan terhadap hak-hak buruh/ pekerja. Pendapat ini menegaskan bahwa aturan-aturan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan jarring pengaman (safety net) yang tidak boleh dilanggar. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak tidak boleh mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya atau kualitasnya lebih rendah daripada yang telah diatur dalam  Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yaitu Lex superior derogate legi lex inferiori  dan menyebabkan mutlaknya batasan atas asas freedom of contract (kebebasan berkontrak) yang berlaku dalam perjanjian kerja.

Baca Juga: ASAS-ASAS HUKUM KETENAGAKERJAAN

Hal ini menunjukan bahwa walaupun antara pekerja dan pengusaha diberikan kewenangan untuk menyepakati hal-hal dalam hubungan kerja, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berfungsi sebagai jarring pengaman (safety net) yang kualitas pengaturannya tidak dapat dilanggar atau dalam hal ini disepakati pekerja dan pengusaha dengan kualitas yang lebih rendah.

  • Hukum Ketenagakerjaan Dalam Lingkup Hukum Publik

Hukum publik memiliki pengertian yaitu hukum yang mengatur antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan warganegaranya.  Selanjutnya seperti yang telah diketahui dalam pembahasan tersebut di atas bahwa hukum perburuhan memiliki tujuan untuk melaksanakan keadilan sosial dengan melindungi buruh/ pekerja dari kekuasaan majikan/ pengusaha.

Tujuan ini selaras dengan yang dijelaskan dalam paragraf pertama dan kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menyatakan:

“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.”

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan merupakan bentuk konkrit dari campur tangan pemerintah dalam perburuhan dan bentuk pengejawantahan dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal  28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perburuhan bersifat publik karena terdapatnya ketentuan-ketentuan yang memaksa (dwingen). Hukum publik bertujuan sebagai bentuk perlindungan negara kepada pekerja yang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Hukum Administrasi Negara, seperti halnya mekanisme penetapan upah minimum, penangguhan upah minimum, pengesahan perjanjian kerja bersama (PKB), pencatatan peraturan perusahaan (PP), dan lain sebagainya. Selain itu juga masuk dalam kualifikasi hukum pidana karena mengatur pula tindakan-tindakan dalam ranah ketenagakerjaan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Sebagai contoh yaitu sanksi pidana terhadap pembayaran upah dibawah upah minimum, dan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh.

error

Share to: