Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » KEJAGUNG AKAN PERIKSA PRAJURIT AKTIF TERKAIT KASUS SATELIT KEMHAN

KEJAGUNG AKAN PERIKSA PRAJURIT AKTIF TERKAIT KASUS SATELIT KEMHAN

KEJAGUNG AKAN PERIKSA PRAJURIT AKTIF TERKAIT KASUS SATELIT KEMHAN

Mediapersindonesia.com – JAKARTA. Tim penyidik koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejagung masih memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 hingga 2021. Penyidik akan memanggil beberapa prajurit TNI aktif untuk diperiksa sebagai saksi.
“Iya, akan kita periksa yang terkait dengan kasus satelit tersebut. Masih banyak saksi yang akan kita periksa termasuk beberapa prajurit aktif,” kata Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung Brigjen Edy Imran kepada wartawan, Senin (18/4/2022).

Edy menerangkan pihaknya akan terus memeriksa saksi-saksi baik dari kalangan sipil maupun militer yang terkait dengan kasus ini. Penyidik, kata Edy, saat ini tengah mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang benderang kasus ini dan menentukan tersangkanya.

“Masih pemeriksaan terhadap para saksi. Setelah selesai pemeriksaan saksi dan sudah cukup bukti perbuatan melawan hukumnya, maka baru kita menetapkan tersangka. Pemeriksaan terhadap para saksi, baik saksi sipil maupun militer. Nanti akan diinfokan bila sudah ada penetapan tersangka,” ujar Edy.

Dalam kasus ini, Kejagung telah mencegah beberapa orang ke luar negeri, yaitu Dirut PT Dini Nusa Kusuma (PT DNK) Surya Witoelar (SW), Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK) berinisial AW. Tak hanya itu, seorang WNA bernama Thomas van der Heyden juga turut dicekal.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pada 19 Januari 2015. Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain. Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit 123 derajat BT itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Baca Juga: RUSIA SEBUT WHO ‘DIAM’ TENTANG PENGGUNAAN RUMAH SAKIT UNTUK OPERASI TEMPUR UKRAINA, UNGKAP ADA 6.824 TENTARA BAYARAN


Singkat cerita, Kemhan meneken kontrak dengan sejumlah vendor, yaitu Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran. Akhirnya Avanti dan Navayo pun menggugat pemerintah Indonesia. Menko Polhukam Mahfud Md menyebut sejauh ini negara diwajibkan membayar kepada dua perusahaan itu dengan nilai ratusan miliar rupiah.

“Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani sehingga pada 9 Juni 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing sebesar Rp 515 miliar. Jadi negara membayar Rp 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya,” kata Mahfud pada 13 Januari 2021.

“Nah, selain dengan Avanti, pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 20.901.209 dolar (USD) kepada Navayo, harus bayar menurut arbitrase. Ini yang USD 20 juta ini nilainya Rp 304 (miliar),” imbuh Mahfud Md.

Di sisi lain, kasus ini sudah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menemukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sejumlah nama sudah dipanggil Kejagung, salah satunya mantan Menkominfo Rudiantara.

error

Share to: