KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001 - MEDIA PERS INDONESIA
04/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001

KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001

Mediapersindonesia.com – Pembalikan beban pembuktian merujuk kepada teori keseimbangan kemungkinan (balanced probability theory). Teori ini menyatakan bahwa upaya mengungkap asal-usul kekayaan seseorang yang diduga berasal dari tindak pidana membuat status kepemilikan atas harta kekayaan itu lebih rendah dibandingkan hak asasi seseorang itu sendiri. Romli juga menambahkan, bahwa secara konstitusi setiap orang memiliki hak untuk menikmati harta kekayaan, dengan syarat utama bahwa perolehan harta kekayaan tersebut adalah legal.

berdasarkan Pasal 37 dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001, Pasal 38B ayat (1) UU 20 Tahun 2001 secara tegas mengatur bahwa “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.” Dalam bahasa Suhartoyo, pasal ini dapat disebut sebagai politik kebijakan legislasi mengenai metode pembalikan beban pembuktian. Pembahasan ini penting karena ada kaitannya dengan perampasan aset terdakwa.

Baca Juga: PEMBUKTIAN ABSOLUT DAN TERBATAS BERIMBANG DAN PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Kelemahan dalam pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam UU 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 adalah terkait keberadaan Pasal 12B ayat (1) huruf a. Ketentuan itu mengatur pembatasan pembebanan beban pembuktian yang hanya berlaku pada tindak pidana korupsi berbentuk gratifikasi dan itupun limitatif. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur bahwa pembalikan beban pembuktian dijalankan dalam kasus gratifikasi berjumlah Rp 10.000.000,00 atau lebih. Limitasi berikutnya adalah bahwa gratifikasi dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya dan tindakan itu berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pembatasan ini seharusnya tidak perlu, mengingat bobot tindak pidana korupsi tidak bisa dilihat dalam kacamata besar kecilnya jumlah penerimaan gratifikasi dan pelaku gratifikasi juga dapat berasal dari pihak bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara.

error

Share to: