KPK PERIKSA MANTAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA SRI WIDODO TERKAIT DUGAAN ALIRAN SUAP - MEDIA PERS INDONESIA
04/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » KPK PERIKSA MANTAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA SRI WIDODO TERKAIT DUGAAN ALIRAN SUAP

KPK PERIKSA MANTAN WAKIL BUPATI LAMPUNG UTARA SRI WIDODO TERKAIT DUGAAN ALIRAN SUAP

Mediapersindonesia.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melanjutkan pemeriksan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Utara. Kali ini Tim Penyidik KPK memanggil mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo sebagai saksi dugaan aliran suap.Sri bukan satu-satunya sosok yang diperiksa KPK terkait hal tersebut.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan, pihaknya juga memanggil Djauhari yang berprofesi sebagai dokter.”Para saksi hadir dan dikonfirmasi terkait dengan pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Lampung Utara yang diduga ada jatah fee berupa uang untuk diserahkan kepada pihak yang terkait dengan perkara,” kata Ali, Jumat (27/8/2021).

Sri Widodo sudah beberapa kali diperiksa KPK.Sri Widodo pernah diperiksa KPK pada Mei 2021. Selain Sri, saat itu Tim Penyidik juga memeriksa Gunaido Uthama (Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Utara), Taufik Hidayat (Wiraswasta/Pensiunan PNS), Samsir (Sekda Lampung Utara 2014-2018), Septo Sugiarto (Direktur CV Trisman Jaya), Abdurahman (CV Alam Sejahtera), dan Dede Bastian (Direktur PT Tata Chubby).”Tempat pemeriksaan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 33, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung,” ujar Ali saat ituMantan Bupati Lampung Utara sudah divonis 7 tahun penjara.

KPK sebelumnya telah memproses enam orang dalam perkara suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Lampung Utara, salah satunya Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.Agung pada 2 Juli 2020 telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dan divonis 7 tahun penjara, serta denda Rp750 juta subsider 8 bulan kurungan.

@mediapersindonesia @korupsi @kpk

error

Share to: