Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » LEMBAGA-LEMBAGA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Terdapat beberapa lembaga-lembaga dalam hukum ketenagakerjaan diantaranya yaitu:

  • Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)

Dasar hukum dari LKS Bipartit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. LKS Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hak ketenagakerjaan.

  • Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit)

Dasar hukum dari LKS Bipartit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah diatur dalam aturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Kerja Dan Susunanorganisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit.

Undang-undang mengatur LKS Tripartit terdiri dari LKS Tripartit Nasional dan LKS Tripartit Sektoral Nasional yang berada pada tingkatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Baca Juga: TUJUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

  • Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan merupakan lembaga yang bersifat non structural dan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dan pakar (akademisi). Dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, Pemerintah dapat diberikan saran serta pertimbangan oleh Dewan Pengupahan, namun yang membedakan adalah berdasarkan tingkatan keberadaan dari Dewan Penguapahan itu sendiri, yaitu Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Dewan pengupahan tingkat Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dan Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Wlikota. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum mengatur peranan Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum di Indonesia, antara lain memberikan rekomendasi dalam proses penetapan upah minimum, dan rekomendasi dalam proses penangguhan upah minimum.

Jika merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.03/Men/I/2005 Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 secara spesifik mengatur mengenai keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional sejumlah 23 orang yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) orang; unsur serikat pekerja/serikat buruh sebanyak 5 (lima) orang; unsur organisasi pengusaha sebanyak 5 (lima) orang; dan unsur perguruan tinggi dan pakar sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pemerintah terdiri dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3 (tiga) orang; Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian 1 (satu) orang; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1 (satu) orang. Badan Pusat Statistik 1 (satu) orang; Departemen Perindustrian 1 (satu) orang; Departemen Perdagangan 1 (satu) orang; Departemen Pertanian 1 (satu) orang; Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 1 (satu) orang.

error

Share to: