Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » MACAM-MACAM SURAT KUASA

MACAM-MACAM SURAT KUASA

MACAM-MACAM SURAT KUASA

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Menurut Pasal 1795 KUH. Perdata, kuasa atau surat kuasa dapat diberikan secara umum untuk semua urusan dari pemberi kuasa dan dapat pula diberikan secara khusus untuk urusan-urusan tertentu saja. Oleh karena pemberian kuasa adalah termasuk dalam perikatan yang tinmbul karena persetujuan atau kesepakatan, maka pemberi kuasa tersebut merupakan pertikatan terbuka. Artinya pemberian kuasa itu dapat dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan Undang-undang tentang berakhirnya kuasa. Peyimpangan tentang berakhirnya pemberian kuasa ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1813 KUHPerdata, apabila dikehendaki oleh pihak harus dicantumkan secara tegas didalam surat kuasa. Dengan demikian maka surat kuasa itu tidak menjadi gugur atau hapus karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 1813 KUHPerdata tersebut. Surat kuasa tersebut dinamakan surat kuasa mutlak. Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka surat kuasa ditinjau dari isinya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Umum; Adalah pemberian kuasa secara umum tentang segala urusan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, menurut ketentuan Pasal 1796 ayat (1) KUH. Perdata, pemberian kuasa yang durumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan saja. Untuk perbuatan memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau untuk membuat suatu perdamaian maupun suatu perbuatan yang lain yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1796 ayat (2) KUHPerdata. Dari ketentuan Pasal 1796 ayat 1 dan 2 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat Kuasa Umum itu hanya berlaku untuk masalah pengurusan atau pengelolaan barang-barang milik pemberi kuasa saja. Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang berupa transaksi pemindah tanganan barang-barang atau pembebanan hipotik atas barang-barang itu, melakukan perdamaian atau perbuatan-perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik, penerima kuasa hanya dapat melakukannya apabila hal-hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Surat Kuasa.

Baca Juga: BENTUK DAN ISI SURAT KUASA

b. Surat Kuasa Khusus; Adalah surat kuasa yang berisi pemberian kuasa tentang urusan-urusan tertentu dari pemberi kuasa pada penerima kuasa, didalam surat kuasa khusus disebutkan secara tegas hal-hal atau urusan-urusan yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa untuk kepentingan pemberi kuasa. Karena itu didalam surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan harus secara tegas disebutkan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat dan boleh dilakukan penerima kuasa.

c. Surat Kuasa Mutlak; Adalah surat kuasa yang diberikan dengan menyimpang dari ketentuan tentang gugurnya pemberian kuasa yang ditentukan dalam Undang-undang. Kuasa Mutlak biasanya dibuat karena pemberian kuasa tersebut berhubungan dengan adanya suatau perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa tentang suatu yang dilaksanakannya belum dapat dilakukan secara tuntas karena ada persyaratan pperundang-undangan yang belum dapat dipenuhi, misalnya perjanjian jual beli tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 10 tahun 1960, transaksi jual beli tanah harus dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Sedangkan PPAT hanya boleh membuat akte jual beli tanah, bagi tanah-tanah yang telah dibukukan atau bersertipikat. Karena tanah yang menjadi obyek jual beli mash berupa tanah dengan bukti Petok D, maka biasanya transaksinya dilakukan dengan akte ikatan jual beli yang disertai dengan suatu surat kuasa mutlak dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Tujuan dari pemberian kuasa mutlak adalah untuk menjaga apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka pihak pembeli dapat melakukan tindakan Hukum untuk menuntaskan jual beli tersebut atas dasar Kuasa Mutlak yang dipegangnya. Jadi dengan surat kuasa Mutlak tersebut pihak pembeli dapat mengurus pendaftaran (Konfersi) tanah yang telah dibelinya untuk memperoleh sertipikat.

Dengan dibuatnya akte ikatan jual beli dan dilakukan pembayarannya secara penuh, sebenarnya jual beli tersebut secara material sudah selesai, akan tetapi secara formal belum selesai, sebab belum dapat dilakukan pembuatan Akte Jual Beli oleh PPAT.

error

Share to: