MACAM-MECAM PERADILAN INTERNASIONAL BERLAKU SAMPAI SAAT INI
03/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » MACAM – MECAM PERADILAN INTERNASIONAL YANG MASIH BERLAKU SAMPAI SAAT INI

MACAM – MECAM PERADILAN INTERNASIONAL YANG MASIH BERLAKU SAMPAI SAAT INI

MACAM - MECAM PERADILAN INTERNASIONAL YANG MASIH BERLAKU SAMPAI SAAT INI

Mediapersindonesia.com – Dalam hukum internasional terdapat peradilan yang masih berlaku sampai saat ini seperti:

1. Mahkamah Internasional (The International Court of Justice, MI)

Mahkamah Internasional merupakan organ utama lembaga kehakiman PBB, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga ini didirikan pada tahun Bab 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional 209 1945 berdasarkan Piagam PBB. Mahkamah ini mulai bertugas sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of International Justice).

Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Pasal 34 statuta MI menyatakan, bahwa yang boleh beracara di Mahkamah Internasional hanyalah subjek hukum negara. Dalam hal ini, ada tiga kategori negara, yaitu sebagai berikut:

  1. Negara anggota PBB

Menurut pasal 35 ayat 1 statuta MI dan pasal 93 ayat 1 Piagam PBB, negara anggota PBB secara otomatis mempunyai hak untuk beracara di Mahkamah Internasional.

  • Negara bukan anggota PBB yang menjadi anggota statuta MI

Negara yang bukan anggota PBB dapat beracara di Mahkamah Internasional asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB. Adapun persyaratan tersebut adalah, bersedia menerima ketentuan dari statuta Mahkamah Internasional, Piagam PBB (pasal 94), dan segala ketentuan berkenaan dengan MI.

  • Negara bukan anggota statuta MI

Negara-negara yang masuk dalam kategori ini diharuskan membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (pasal 94).

Yurisdiksi dari Mahkamah Internasional meliputi kewenangan  Memutuskan perkara-perkara pertikaian (contentious case). Memberikan opini-opini yang bersifat nasihat (advisory opinion).

Baca Juga: KELEMAHAN DALAM PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001

2. Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court, ICC)

Mahkamah Pidana Internasionalmerupakan mahkamah pidana internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral. MPI bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana. MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002, dan dibentuk berdasarkan statuta Roma yang lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1998. Tiga tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juli 2005, statuta MPI telah diterima dan diratifikasi oleh 99 negara. Sama seperti MI, MPI berkedudukan di Den Haag, Belanda.

Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah. Pasal 5 – 8 statuta mahkamah menentukan empat jenis kejahatan berat, yaitu sebagai berikut:

  1. Kejahatan genosida (the crime of genocide), yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras, ataupun kelompok keagamaan tertentu.
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humanity), yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
  3. Kejahatan perang (war crime), yaitu meliputi beberapa hal berikut:
  4. Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
  5. Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa (misalnya, pembunuhan berencana, penyiksaan, eksperimen biologis, menghancurkan harta benda, dan lain-lain).
  6. Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misalnya, menyerang objek-objek sipil bukan objek militer, membombardir secara membabi-buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).
  7. Kejahatan agresi (the crime of aggression), yaitu tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.

Baca Juga: PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

3.  Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (The  International Criminal Tribunals and Special Court, ITC & SC)

Panel Khusus Pidana Internasional, PKPI (The International Criminal Tribunals, ITC) dan Panel Special Pidana Internasional, PSPI (Special Courts, SC) adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen (ad hoc). Artinya, setelah selesai mengadili, peradilan ini dibubarkan. Dasar pembentukan dan komposisi penuntut maupun hakim ad hoc ditentukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sedangkan yuridiksi PKPI dan PSPI menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi statuta ICC atau belum. Hal ini berbeda dengan ICC yang yuridiksinya didasarkan pada kepesertaan negara dalam traktat multilateral tersebut.

Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya. Pada PSPI, komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional, sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional.

error

Share to: