About Us - MEDIA PERS INDONESIA
03/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » About Us

About Us

Mediapersindonesia.com merupakan Media pemberitaan yang hadir untuk menjawab berbagai kebutuhan informasi masyarakat berdasarkan Integritas Fakta Terpercaya.

Mediapersindonesia.com bukan hanya Media pemberitaan yang berfokuskan pada penyampaiaan informasi dalam berbagai aspek kehidupan namun juga Media yang memberikan edukasi dan kajian hukum kepada masyarakat guna memberikan wawasan serta pemahaman akan ilmu hukum.

LEGAL STANDING KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. UU No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan terhadap pers.

Kemerdekaan,  fungsi dan pentingnya pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 diataru dalam:

Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Pasal 3 ayat (1): Pers  nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 6 :  Pers nasional melaksanakan peranannya:

  1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
  2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan
  3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
  4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
  5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kemerdekaan pers diatur dalam:

Pasal 4  ayat (1) :  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara,

Pasal 4 ayat (2) :  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran

Pasal 4 ayat (3) :  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Undang-Undang tentang Pers  memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”

DEWAN PENGURUS MEDIA PERS INDONESIA

Ketua Dewan Pimpinan Pusat: Putra, S.S., S.H., M.H

Ketua Advokasi Dewan Pimpinan Pusat: Abdul Hafidz, S.H

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lampung: Khairul Anwar, S.M

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jabodetabek: Hesa, S.H

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi: Ma’ruf, S.T

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan: Agus, S.pd

IT Supports: Zurnalis, S.Kom

Bendahara: Sri Samriyanti, S.Kom

Sekretaris: Sahila, S.pd