MOMENTUM DAN SEJARAH PERJALANAN PARTAI BURUH, BAGAIMANA MEREKA HADAPI PEMILU 2024? - MEDIA PERS INDONESIA
02/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » MOMENTUM DAN SEJARAH PERJALANAN PARTAI BURUH, BAGAIMANA MEREKA HADAPI PEMILU 2024?

MOMENTUM DAN SEJARAH PERJALANAN PARTAI BURUH, BAGAIMANA MEREKA HADAPI PEMILU 2024?

Media Pers Indonesia – Partai Buruh akan dibangkitkan kembali untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal muncul sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai. Said Iqbal mengklaim Partai Buruh yang sekarang akan membawa sejumlah pembaharuan. Menarik untuk disimak. Sebab sejarah menunjukkan Partai Buruh tak pernah laku. Kenapa begitu? Bagaimana mereka menghadapi masa depan?

Said Iqbal mengatakan kebangkitan Partai Buruh didorong oleh kekecewaan kaum buruh atas lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja. Setidaknya ada tujuh serikat yang terlibat dalam pendirian kembali Partai Buruh: Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rumah Buruh Indonesia-FSPMI, Rumah Buruh Indonesia-KSPI, Organisasi Rakyat Indonesia-KSPSI, KPBI, Rumah Buruh Indonesia-FSP KEP, dan Rumah Buruh Indonesia-FSP FARKES.

Sejumlah pengurus Partai Buruh lama juga terlibat. Mereka adalah Serikat Petani Indonesia (SPI), Forum Pendidik dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI) dan Gerakan Perempuan Indonesia (GPI). Partai Buruh ‘reborn’, kata Said Iqbal tak sekadar melanjutkan eksistensi Partai Buruh yang didirikan pada 1998. Partai Buruh ‘reborn’ diyakinin Said Iqbal akan jadi kekuatan politik penting bagi aspirasi kelas pekerja, nelayan, petani, guru, hingga kelompok perempuan.

“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja menjadi salah satu faktor utama mengapa membangkitkan kembali atau menghidupkan kembali Partai Buruh. Omnibus law adalah pukulan telak kekalahan politik kaum buruh di hubungan industrial,” kata Said Iqbal, Minggu, 4 Oktober.

Presiden KSPI Said Iqbal

Said Iqbal dan kesebelas serikat sadar aksi jalanan tak cukup. Mereka harus menaruh perwakilan di parlemen. Secara ideologi, Partai Buruh akan menggenggam ideologi Pancasila. Turunannya terdiri dari tiga prinsip. Pertama kesetaraan kesempatan, di mana setiap orang memiliki kesempatan hidup layak yang setara. Kedua, pemerataan distribusi kekayaan. Orang kaya boleh saja menikmati kekayaannya selama kelas menengah dan bawah tak dimiskinkan.

Prinsip kedua itu menegaskan meski membawa identitas kelas Partai Buruh tidak hadir untuk membentur-benturkan kelas. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab publik. Untuk memenuhi seluruh prinsip itu Partai Buruh telah menyiapkan sejumlah program, mulai dari penyediaan lapangan kerja, perlawanan upah murah dan PHK sewenang-wenang, jaminan sosial, pemberantasan korupsi, pengaturan pajak, serta aspek lain terkait hubungan industrial.

“Partai ini adalah partai identitas kelas. Tapi bukan berarti untuk berhadap-hadapan. Identitas kelas atau kami menyebutnya ‘we are the working dlass‘. Kami kelas pekerja, untuk menunjukkan tentang ada perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan yang sama, tujuan bernegara,” Iqbal.

Partai Buruh tak pernah laku

Pasca-keruntuhan Orde Baru, sejumlah pemimpin organisasi buruh membangun partai politik untuk menghadapi Pemilu 1999. Sebut saja Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), serta Partai Rakyat Demokratik (PRD). Meski tak menyematkan kata “buruh”, warna mereka jelas.

Partai-partai tersebut juga telah lama membangun basis buruh lewat kerja politik underground sepanjang pemerintahan Orde Baru. Namun capaian suara mereka di Pemilu 1999 tak signifikan. Pun dalam Pemilu 2004 dan 2009. Tahun 2014 jadi pemilu pertama tanpa kehadiran partai berhaluan buruh. Suara buruh makin terpecah. 

Sementara, di 2019, gerakan buruh mengalir ke populisme salah satu kandidat. Kaum buruh sejatinya selalu jadi kekuatan politik besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perkembangan jumlah buruh. Pada 2008, proporsi buruh dengan penduduk Indonesia tercatat di angka 27,5 persen. Angka itu meningkat pesat pada 2017.

Pada 2017 persentase buruh mencapai 40 persen populasi penduduk berusia 15 tahun ke atas. Dari 40 juta lebih pekerja sektor formal, ada 2,7 juta orang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan yang dirilis 2017. Melihat sejarah, deretan persenan itu tak lebih dari angka karena tak terkonversi menjadi kekuatan politis yang solid.

@mediapersindonesia

error

Share to: