Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » PENDAFTARAN TANAH DAN HAK JAMINAN ATAS TANAH

PENDAFTARAN TANAH DAN HAK JAMINAN ATAS TANAH

PENDAFTARAN TANAH DAN HAK JAMINAN ATAS TANAH

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM.  Hak Jaminan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, sejak di terbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT), pada tanggal 9 April 1996 maka jaminan kebendaan atas tanah tunduk kepada UUHT. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHT Pengertian Hak Tanggungan adalah : Hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Praturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan Utang Tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kredtor lain. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada tanah.

Ketentuan dalam Pasal 4 UUHT menyebutkan objek apa saja yang dapat dibebankan Hak Tanggungan, dijabarkan Hak Atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan. dari ketiga hak tersebut Hak Milik merupakan hak yang terkuat dalam arti tidak ada pembatasan waktu lain halnya dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan ada pembatasan waktu secara teoritis memang dapat diperpanjang kembali.

Dilihat dari segi keamanan bagi pemberi kredit hak milik tertentu menjadi pilihan utama, yang menarik dalam UUHT yang dapat dijadikan anggunan terbatas hanya unuk ketiga jenis hak atas tanah akan tetapi juga hak-hak lainnya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUHT selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1), hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani hak tanggungan, Hanya saja untuk jenis hak pakai atas tanah negara membutuhkan peraturan lebih lanjut seperti yang dijelaskan dalam ayat (3) pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain tanah dalam Pasal 4 ayat (4) UUHT juga dikemukakan bahwa :

Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesaatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan

Pasal 4 ayat (5) dikemukakan

Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu oleh hak otentik.”

Baca Juga: SIFAT-SIFAT DALAM HUKUM GADAI DI INDONESIA

Dalam Pasal 6 UUHT dijelaskan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam Pasal 20 UUHT dijelaskan :

(1)Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

(a)Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dlam Pasal 6 atau

(b)Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata acara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hakmendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

(2)Atas Kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

(3)Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimakud pada ayat (2) hanya dapat diberitahukan seecara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

(4)Setiap janji untuk melksanakan eksekusi Hak Tanggungan engan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

(5)Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu bserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Baca Juga: LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Sesuai dengan tujuannya barang jaminan bukan yang dimaksud untuk dimiliki kreditor, karena perjanjian utang piutang bukanlah perjanjian jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu barang, barang jaminan ini dipergunakan untuk pelunasan utang yang jaminannya melalui cara yang ditetakan oleh peraturan perundang[1]undangan yaitu dijual melalui lelang, hasil penjualan dengan lelang dipergunakan untuk pelunasan utang dan apabila masih terdapat sisa maka sisanya dikembalikan kepada debitor. Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, dalam perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya perjanjian bahwa pemberian utang tersebut disertai dengan pemberian jaminan oleh debitur janji inilah yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian jaminan yang disepakati oleh pihak kreditor dan debitor. Pengertian Hak Tanggungan sebagaimana Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut dengan Hak Tanggungan adalah : Hak Jaminanyang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimanan dimaksud dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1950 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

error

Share to: