Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM.Dalam memahami ruang lingkup ketenagakerjaan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dari hukum ketenagakerjaan. Belanda memperkenalkan hukum ketenagakerjaan dengan istilah arbeidsrecht. Banyak para ahli telah mendefinisikan hukum ketenagakerjaan, antar lain:

Mr. Molenaar

“Arbeidsrecht (Hukum Perburuhan) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa”

Mr. M.G. Lavenbach

“Hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah suatu pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu”

Mr. Soetikno

“Keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/ pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut”

Iman Soepomo

“Hukum perburuhan ialah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah “

Mellihat dari definisi yang telah diuraikan tersebut di atas, menggambarkan pengertian hukum ketenagakerjaan dalam artian sempit yaitu terbatas pada masa hubungan kerja berlangsung. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak memberikan secara gamblang pengertian hukum ketenagakerjaan, namun dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian ini menggambarkan secara luas hukum ketenagakerjaan di Indonesia, karena mengatur mengenai hal-hal sebelum terjadinya hubungan kerja, selama hubungan kerja berlangsung dan setelah hubungan kerja berakhir. Selain itu menunjukan pula peran pemerintah dalam ketenagakerjaan yang bersifat melindungi pekerja yang terkait erat dengan tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan.

Baca Juga: SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

  1. Sebelum Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan tenaga kerja. Informasi ketenagakerjaan menjadi hal yang mendasari pembuatan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja yang dapat berasal dari semua pihak yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan baik pemerintah atau swasta. Informasi ketenagakerjaan ini dapat ditemui di Dinas Tenaga Kerja di kabupaten/kota yang diantaranya berisi mengenai informasi lowongan pekerjaan.

Pelatihan kerja juga merupakan hal yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dari pelatihan kerja ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja dari tenaga kerja yang ada. Peningkatan dan pengembangan ini mengikuti perkembangan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja. Bagi tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja akan mendapatkan sertifikat kompetensi kerja yang dikeluarkan oleh oleh badan sertifikasi profesi yang dibentuk Pemerintah. Pelaksanaan pelatihan kerja ini dapat dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di setiap kabupaten/kota maupun dengan cara pemagangan di perusahaan. Perlu dipahami pemagangan ini bukanlah merupakan hubungan kerja, melainkan media peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja bagi tenaga kerja.

Selanjutnya perihal penempatan tenaga kerja dimana setiap tenaga kerja dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi.

  • Selama Hubungan Kerja

Pada tahapan ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur secara spesifik mengenai syarat lahirnya hubungan kerja, perjanjian kerja, hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan hubungan kerja, hak dan kewajiban baik pekerja maupun pengusaha, dan lain sebagainya. Perlu dipahami bahwa aturan ketenagakerjaan selama hubungan kerja berlangsung merupakan pokok atau inti dari hukum ketenagakerjaan yang ada dan berlaku saat ini. Selain daripada itu, diatur pula mengenai lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan hubungan industrial seperti lembaga kerjasama bipartite, lembaga kerjasama tripartite, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan lain sebagainya.

  • Setelah Hubungan Kerja

Aturan-aturan mengenai berakhirnya hubungan kerja, kompensasi pengakhiran hubungan kerja, persyaratan pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya merupakan pokok pengaturan ketenagakerjaan setelah hubungan kerja berakhir. Hal ini menunjukan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah walaupun pemutusan hubungan kerja harus tetap terjadi pada pekerja.

error

Share to: