Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » PENGERTIAN PEMBERI KUASA DAN SURAT KUASA

PENGERTIAN PEMBERI KUASA DAN SURAT KUASA

PENGERTIAN PEMBERI KUASA DAN SURAT KUASA

Mediapersindonesia.comILMU HUKUM. Tentang pemberian kuasa diatur didalam Buku Ketiga Bab XVI KUH. Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) atau B.W (Burgerlijk Wetboek), karena Buku Ketiga KUH.Perdata adalah mengatur tentang perikatan, maka pemberi kuasa tersebut termasuk suatu jenis perikatan. Menurut Pasal 1792 KUH.Perdata, pemberian kausa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada oranglain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pasal 1973 KUH.Perdata menentukan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umu, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Pasal 1793 ayat (2) KUH.Perdata menentukan bahwa penerimaan suatu kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh penerimanya.

Dari kedua pasal dalam KUH.Perdata itu dapat diketahui bahwa kuasa terjadi karena adanya suatu persetujuan antara pemberi dan penerima kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan, yang memberi kuasa tersebut harus dinyatakan secara tegas oleh pemberi kuasa, sedangkan untuk penerimanya dapat dilakukan secara diam-diam yang disimpulkan dari perbuatan penerima kuasa.

Baca Juga: SANKSI DAN PROSES HUKUM BAGI PELAKU PENCABULAN ANAK

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut juga dapat diketahui bahwa pemberi kuasa itu dapat dilakukan dengan akte otentik maupun dengan akte onderhand dan bias juga secara lisan. Selanjutnya Pasal 1795 KUH.Perdata mengatakan bahwa pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, dan dapat secara umum yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa. Pasal 1797 KUH.Perdata menentukan bahwa penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada keputusan Wasit (Hakim).

Pasal 1799 KUH.Perdata mengatakan bahawa, si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut dari padanya pemenuhan persetujuannya. Kuasa untuk mengajukan tuntutann hak ke Pengadilan Negeri, baik itu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa maupun yang mengandung sengketa harus berupa kuasa khusus, yaitu kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa secara khusus mewakili urusannya tentang suatu hal di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1797 KUH.Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA R.I) Untuk ketentuan hak yang diajukan oleh kuasa ke Pengadilan, maka surat kuasa khususnya harus dilampirkan didalam surat ketentuan hak tersebut.

Surat kuasa yang dimaksud disini adalah surat kuasa khusus yang dibuat dan di tanda tangani atau diberi cap ibu jari oleh pemberi kuasa, dengan maksud untuk membuktikan perbuatan persetujuan pemberian kuasa. Tanda tangan atau cap ibu jari pemberi kuasa didalam suatu surat kuasa adalah mutlak untuk sahnya suatu surat kuasa, sedangkan tanda tangan dari penerima kuasa adalah tidak mutlak, pemberian kuasa secara lisan pembuktiannya dilakukan dengan suatu berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

error

Share to: