PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH. - MEDIA PERS INDONESIA
03/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

Jual beli hak atas tanah di Indonesia seharusnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini disebabkan keabsahan jual beli yang dilakukan dengan akta PPAT akan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti. Peralihan hak menyebabkan hak atas tanah berpindah atau beralih dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena dua hal, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Dalam peristiwa hukum, peralihan hak terjadi karena pewarisan sedangkan di dalam perbuatan hukum terdapat jual-beli, tukar-menukar, hibah serta lelang yang membutuhkan bukti surat dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat lelang, khusus untuk lelang, agar mendapat kepastian hukum.

Setiap perbuatan yang dimaksudkan memindahkan Hak Milik atas tanah di atur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini di amanatkan oleh Pasal 26 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) . Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 19 Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997 merupakan peraturan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster. Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah.

Apa itu sertifikat tanah?

Sertifikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Sertifikat hak atas tanah tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa sertifikat tanah merupakan suatu tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak. Maksudnya bahwa walaupun kepemilikan seseorang telah dibuktikan dengan sertifikat tanah, namun tidak menutup kemungkinan terhadap adanya gugatan dari pihak lain yang merasa haknya dilanggar terhadap terbitnya sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan atau penguasaan seseorang atas tanah. Pasal 4 ayat (1) UUPA menjamin hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat. Fungsi utama dari sertifikat tanah tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA, yang menyatakan bukti kepemilikan hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat.

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang berlaku sebagi alat pembuktian yang sah dan kuat sepanjang data di dalam sertifikat itu sesuai dengan data yang terdapat didalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Proses jual beli hak atas tanah yang telah didaftarkan atau telah bersertifikat memiliki risiko hukum yang rendah, karena hak kepemilikan dan subyek hukum penjual telah jelas dan terang. Sebaliknya bagi tanah yang belum didaftarkan hak kepemilikannya atau tidak ada sertifkatnya, memiliki risiko hukum dan kerawanan yang lebih tinggi.

Akta tanah PPAT berfungsi sebagai alat bukti telah terjadinya jual beli tanah. Jual beli tanah tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat pembuktian lain. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran jual beli tanah itu hanya dapat/boleh dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya.

@mediapersindonesia

error

Share to: