PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA - MEDIA PERS INDONESIA
03/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA

Mediapersindonesia.com – Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintahan dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan ketetapan. Bothlingk memberikan tiga contoh onbevoegd (pejabat tidak berwenang) yaitu:
Ia menggunakan cara yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi diluar pelaksanaan tugas. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya.

Dalam hukum administrasi Negara terdapat pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata.

PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PIDANA.

Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Pendapat lain dikemukakan oleh Victor Situmorang bahwa “apabila ada kaidah hukum administrasi negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, maka sanksinya terdapat dalam hukum pidana”.

Secara umum kelaziman pelanggaran hukum oleh pemerintah itu menurut Felix A. Nigro dapat dikategorikan dalam 9 bentuk pelanggaran yaitu:

  1. Ketidakjujuran (dishonesty);
  2. Berperilaku tidak etis (unetical behavior);
  3. Mengesampingkan hukum (overidding the law);
  4. Memperlakukan pegawai secara tidak patut (unfair treatment of employees);
  5. Melanggar prosedur hokum (violations of procedural due process);
  6. Tidak menjalin kerjasama yang baik dengan pihak legislatif (failure to respect legislative intent);
  7. Pemborosan dalam penggunaan sumber daya (gress inefficency);
  8. Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur (covering up mistakes);
  9. Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan yang positif (failure to show inisiative).

            Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas pemerintah harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (adeguate). Keberadaan pemerintah yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum. Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

  1. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik;
  2. Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya;
  3. Merasakan di-perlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (bestuurhendeling) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (legitimate dan justified), dapat dipertanggungjawabkan (accountable and responsible) dan bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis. Kemudian administrasi negara melakukan pertanggungjawaban pidana, jika ada unsur- unsur pidana dalam tindakan pemerintahan tersebut. Dan juga administrasi negara melakukan pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan perdata juga.

PERTANGGUNGJAWABAN HAN DALAM HUKUM PERDATA.

Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum. Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata apabila:

  1. Saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum Administrasi Negara,
  2. Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata,
  3. Suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.
error

Share to: