Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » PRINSIP-PRINSIP UMUM ARBITRASE

PRINSIP-PRINSIP UMUM ARBITRASE

PRINSIP-PRINSIP UMUM ARBITRASE

Mediapersindonesia.com – Prinsip-prinsip umum arbitrase telah dinormakan ke dalam UU No.30/1999 antara lain meliputi :

a. Prinsip otonomi para pihak memilih :

1. Forum arbitrase,

2. Tempat arbitrase,

3. Hukum yang berlaku,

4. Arbitrator,

5. Bahasa;

b. Prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase;

c. Prinsip larangan campur tangan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain;

d. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat “private and confidential”;

e. Prinsip “audi et alteram Partem“;

f. Prinsip perwakilan (kuasa) bersifat fakultatif;

g. Prinsip kebolehan penggabungan pihak ketiga dalam proses arbitrase;

h. Prinsip pemeriksaan arbitrase bersifat tertulis;

i. Prinsip limitasi waktu proses arbitrase;

j. Prinsip perdamaian bersifat fakultatif;

k. Prinsip pembuktian;

l. Prinsip putusan arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion) bersifat “final and binding“;

m. Prinsip religiusitas putusan arbitrase;

n. Prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum atau berdasarkan “ex aequo et bono“;

o. prinsip “dissenting opinions“;

p. Prinsip biaya perkara ditanggung pihak berperkara;

q. Prinsip pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan;

r. Prinsip resiprositas dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

s. internasional;

t. Prinsip ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase

u. internasional;

v. Prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif.

w. Prinsip religiusitas putusan arbitrase merupakan prinsip yang khas dan bersumberdari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia.

Baca Juga: BEBERAPA KELEMAHAN ARBITRASE

Selain yang tersebut diatas, terdapat juga prinsip cepat dan hemat biaya. Pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui litigasi maupun dengan litigasi mempunyai prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip ini sejati ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sejalan dengan prinsip yang dianut oleh lembaga arbitrase seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) UU No.30/1999 dimana disebutkan bahwa seluruh kegiatan pemeriksaan atas sengketa harus dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari). Ada beberapa faktor yang mendukung terciptanya proses penyelesaian perkara atau sengketa secara cepat dan biaya ringan dalam lembaga arbitrase, antara lain8 : 1. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan sendiri proses beracaranya, yang tentunya pemilihan prosedur yang singkat dan cepat sehingga jelas akan mendukung kearah penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan hemat biaya. 2. Pada umumnya pihak-pihak dalam arbitrase adalah subjek hukum yang memiliki itikad baik (good faith) untuk sama-sama berkeinginan menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketanya menjadi lebih ringan dan cepat karena adanya dukungan dari para pihak yang bersengketa itu sendiri. 3. Berperkara melalui lembaga arbitrase berarti berperkara diuar pengadilan, keadaan ini secara langsung akan membawa kearah penyelesaian cepat, singkat dan tepat. Hal ini dikarenakan terpotongnya jalur birokrasi yang berbelit dan oanjang sebagaiman terjadi pada lembaga pegadilan. 4. Keistimewaan putusan arbitrase yang final dan binding yang meniadakan upaya hukum dengan kata lain proses pemeriksaan dan penyelesaian hanya ada satu tahap tanpa adanya upaya hukum yang dapat memperlama penyelesaian sengketa.

error

Share to: