Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » PROSEDUR PENANGANAN PIDANA

PROSEDUR PENANGANAN PIDANA

PROSEDUR PENANGANAN PIDANA

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Prosedur Penanganan Perkara Pidana dari sejak menerima Surat Kuasa sampai perkara memiliki kekuatan mengikat.

1. Buat Surat Kuasa Khusus untuk memberikan kuasa kepada seorang penasehat hukum yang akan mendampigi Tersangka di setiap ingkat pemeriksaan

2. Dengan Surat Kuasa,Penerima kuasa mendatangi kantor kepolisian tempat tersangka akan diperiksa. Caranya : Pnerima surat kuasa cukup melapor ke bagian piket pada kantor polii dimaksud dan menanyakan nama penyidik yang akan menyidik tersangka. Tapi jika nam penyidik belum diketahui karena ditangkap begitu saja tanpa prosedur, maka pemegang surat kuasa harus menginformasikan kepad petugas nama tersangka, tanggal ditangkap dan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

3. Setelah bertemu dengan penyidikny, Penerima Kuasa/Penasehat hukum dapat melakukan dua hal :

a. Memberitahu kepada penyidik bahwa ia akan mendampingi tersangka dalam setiap tingkat pmeriksaan dngancara menunjukkan surat kuasa. Karena itu jika pada hari itu ada pemeriksaan terhadap tersangka, maka si penasehat hukum dapat langsung mendampingi Tersangka. Tapi Penasehat hukum juga dapat minta kepada penyidik untuk menuda pemeriksaan karena si pensehat hukum tidak siap hari itu mendmpigi tersangka. Terhadap hal itu, antara penyidik dan penasehat hukum biasanya disepakati secara lisan tentang kapan pemeriksan akan dilakukan.

b. Memberitahu kepada penyidik untuk menunda pemeriksaan, karena pihak penasehat hukum berniat mengajukan gugatan praperadilan.

4. Mengajukan gugatan praperadilan di wilayah hukum pengadilan setempat.

5. Jika gugatan praperadilan tidak dikabulkan hakim, maka penyidik dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka.

Baca Juga: MACAM-MACAM SURAT KUASA

6. Jika gugatan praperadilan dikabulkan, bukan berarti tersangka bebas dari segala tuntutan hukum. misalnya jika tersangka mengaukan gugatan praperadian karena alasan penyidik tidak melaksanakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan KUHAP, maka terhadap tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Namun bukan berarti bebas dari tuntutan hukum. Sebab yang salah hanya prosedur penangkapannya saja, perbuatannya belum tentu bisa dibebaskan. Lain halnya jika praperadilan memutuskan bahwa tersangka adalah korban salah tangkap, maka penyidik harus segera membebaskan tersangka dari segala tuntutan hukum yang juga harus disertai dengan rehabilitasi dan ganti rugi ( pasal 81 KUHAP)

7. Dalam kasus ini, Prapeardilan ditolak oleh hakim. Oleh karena itu, penyidik harus melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka untuk melengkapi bukti.

8. Selanjutnya pemeriksaan untuk melengkapi BAP dilanjutkan, dan penasehat hukum akan mendampingi tersangka di setiap tingkat pemeriksaan.

9. Jika pemeriksaan diangap cukup dan berkas perkara dianggap lengkap, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut ke Penuntut Umu ( PU) ( pasal 110 ayat (1)).

10. PU setelah menerima berkas dari penyidik, dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah berkas sudah lengkap atau belum. Psl 138 KUHAP ayt (1). Jika PU menganggap berkas belum lengkap, maka PU harus segera mengembalikan berkas tersebut kepenyidik untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk.( psl 138 ayat (2)).

11. Penyidik harus mengembalika berkas tersebut kepada PU paling lambat 14 hari setelah penerimaan berkas tersebut dari PU.

12. Setelah PU menerima kembali berkas tersebut dan penuntut umum tidak mengembalikannya setelah lewat waktu 14 hari, maka berkas perkara tersebut dianggap lengkap.

13. Selanjutnya, jika PU menganggap berkas sudah lengkap, maka PU harus segera membuat surat dakwaan ( psl 140 ayat (1)).

14. Kemudian PU melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri disertai permintaan agar mengadili perkara tersebut diserta dengan surat dakwaan.

15. Saat itu Tersangka berubah status sebagai Terdakwa.

error

Share to: