Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM. Pembahasan mengenai sejarah Hukum Perburuhan memiliki makna membahas mengenai sejarah hubungan perburuhan di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai dengan saat ini. Oleh karenanya pembahasan mengenai riwayat hukum perburuhan dibagi dalam dua bagian, yaitu Pra Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pasca Kemerdekaan 17 Agustus 1945 .

1.    Pra Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Sejarah Hukum Perburuhan pada zaman penjajahan dalam berbagai literatur selalu dimulai dengan Zaman Perbudakan, Zaman Rodi (kerja paksa), Zaman Poenale Sanctie. Zaman Perbudakan, Zaman Rodi (kerja paksa), Zaman Poenale Sanctie tidak terjadi secara berurutan namun terjadi diwaktu yang hampir bersamaan pada zaman penjajahan Belanda.

  • Zaman Perbudakan

Muchtar Pakpahan menyatakan bahwa Indonesia mengenal perbudakan sebelum datangnya penjajah ke Nusantara (wilayah Nusantara bekas jajahan Belanda menjadi wilayah Indonesia). Pada zaman ini budak adalah orang yang bekerja di bawah orang lain yang tidak memiliki hak apapun, bahkan hak terhadap hidupnya, sementara pemilik budak merupakan satu-satunya pihak dalam hubungan kerja ini. Budak hanya memiliki kewajiban yaitu melakukan pekerjaan, mematuhi semua perintah dari pemilik budak dan pemilik budak tidak berkewajiban untuk memelihara budak yaitu berupa pemberian pemondokan dan makan.

Perbudakan diawali dimana raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan pengabdi , sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga tidak mengherankan perbudakan hidup tumbuh dengan subur. Namun secara rinci sebab-sebab terjadinya perbudakan di Indonesia dikarenakan:

  1. Kerajaan – kerjaan kecil terdahulu di tanah air kita sering melakukan peperangan, dan manakala kerjaan yang kalah diwajibkan mengirimkan upeti dan rakyat dari kerjaan Kerajaan yang kalah sebagai budak;
  2. Kepala suku-suku menggunakan kharismanya sehingga banyak penduduk yang lemah sebagai pengabdi secara terus menerus dan terikat serta harus tunduk pada perintahnya;
  3. Adanya saudagar-saudagar masa silam yang memelihara dan menjamin kelangsungan hidup orang-orang yang ekonominya kurang seakan-akan telah dibeli dari keluarga/ sukunya, dan nasib orang tersebut menjadi sangat tergantung dan terikat;
  4. Adanya orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada orang-orang tertentu yang tingkat kesejahteran hidupnya lebih baik.

Selain daripada tersebut di atas, dikenal pula isttilah perhambaan dan peruluran. Perhambaan merupakan terjadi hubungan antara penerima gadai menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang ia kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorag pemberi gadai. Untuk selanjutnya pemberi gadai memiliki hak untuk meminta dari orang yang digadaikan untuk bekerja kepada dirinya sampai uang pinjamannya lunas. Pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mencicil utang pokok tapi untuk kepentingan pembayaran bunga.

Berikutnya pelurulan adalah keterikatan sesorang untuk menanam tanaman tertentu pada kebun/ ladang dan hasilnya harus dijual kepada Kompeni. Selama mengerjakan kebun/ ladang ia dianggap sebagai pemiliknya, sedangkan bila meninggalkannya ia kehilangan hak atas kebun tersebut.

  • Zaman Rodi (kerja paksa)

Zaman kerja rodi sebenarnya sudah lama berjalan, khususnya di Jawa sejak adanya kerajaan-kerajaan kuno, dimana para raja mengerahkan rakyat dalam jumlah besar untuk dipekerjakan secara paksa membuat sesuatu demi kepentingan umum seperti membuat jalan dengan telebih dahuku membuka hutan, membuat jembatan, selokan istana, tempat-tempat ibadah dan kepentingan pribadi seperti rumah peristirahatan raja dan bangsawan.

Dalam bukunya Imam Soepomo menyatakan rodi/ kerja paksa mula-mula merupakan pekerjaan gotong royong oleh penduduk untuk kepentingan desa/ suku tersebut, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh penjajah menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda. Rodi/ kerja paksa ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

  1. Rodi Gubernemen, yaitu Rodi pada Gubernur dan para pegawainya;
  2. Rodi perorangan, yaitu rodi untuk kepentingan kepala dan pembesar-pembesar Indonesia;
  3. Rodi desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa.

Dari penjelasan tersebut di atas rodi/ kerja paksa adalah suatu kehendak atau perbuatan dari penguasa untuk mengerahkan sejumlah penduduk mengerjakan suatu pekerjaan sebagai apa yang dikehendakinya/ dimaksudnya tanpa pemberian imbalan/ upah.

Penggunaan istilah rodi/ kerja paksa ini dikenal saat penjajahan Belanda, namun saat penjajahan Belanda berakhir dan kemudian Jepang melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia istilah kerja paksa dikenal dengan istilah kerja romusha. Pengertian daripada kerja romusha ini tidaklah berbeda dari kerja rodi, yaitu kerja secara terus menerus tanpa upah, makanan kurang dan tidak jarang orang-orang yang dikirim ke desa-desa tidak kembali ke tempat asal mereka, karena banyak yang mati kelaparan atau dibunuh oleh Jepang sendiri. Dalam beberapa literatur, kerja romusha pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia amat sedikit ditemukan dalam riwayat Hukum Perburuhan. Hal ini kemungkinan besar karena pemerintahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mencari tentara melawan sekutu, disamping itu juga bertujuan politis lainnya sehingga mengenai masalah perburuhan tidak diperhatikan sama sekali dan tetap membiarkannya seperti pengaturan pada zaman penjajahan Belanda sampai kemudian Jepang menyerah pada sekutu.

  • Zaman Poenale Sanctie

Merupakan perkembangan dari zaman kerja paksa tersebut di atas. Dikatakan demikian karena pada zaman  poenale sanctie ini kedudukan buruh sudah diakui sebagai tenaga kerja yang berhak menerima upah atau imbalan kerja dalam taraf yang sangat kecil. Dalam melakukan hubungan kerja pada masa ini pengusaha diwajibkan membuat perjanjian kerja dengan masa kerja maksimal tiga (3) tahun, mengurus buruh-buruhnya dengan baik, membayarkan upah pada waktu tertentu, memberikan pengobatan dan perumahan, menyediakan air mandi dan air minum, dan ketika perjanjian berakhir wajib mengembalikan buruh ke daerah asalnya.

Namun dibalik hal-hal tersebut di atas, para buruh juga diikat dengan suatu masa kerja yang telah diperjanjikan sebelumnya untuk terus siap bekerja di tempat kerja yang bersangkutan. Apabila ada buruh yang melarikan diri sebelum habis masa kerja yang telah diperjanjikan atau menolak melakukan pekerjaan akan dikenakan sanksi pidana (poenale sanctie) berupa pidana denda antara Rp. 16 sampai Rp. 25 atau dengan kerja paksa selama 7 sampai 12 hari. Karena itulah pada zaman ini dekenal dengan zaman poenale sanctie.

Berkaitan dengan zaman poenale sanctie ini terdapat satu aturan yang dinamakan Koeli Ordonantie Tahun 1880 (Stb. Nomor 133 Tahun 1880) yang pada intinya menentukan:

  1. Perjanjian kerja harus dilakuan secara tertulis untuk jangka waktu 3 tahunan;
  2. Pekerja tanpa alasan apapun tidak diperkenankan mumutuskan hubungan kerja secara sepihak;
  3. Perjanjian kerja harus terdaftar pada daerah setempat;

2.    Pasca Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dalam hukum perburuhan dikenal adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan perjuangan yang harus dicapai, yaitu:

  1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan, perhambaan;
  2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa;
  3. Pembebasan buruh/ pekerja Indonesia dari poenale sanctie;
  4. Pembebasan buruh/ pekerja Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerjaan;
  5. Memberikan posisi yang seimbang antara buruh/ pekerja dan pengusaha.

Dengan dicetuskannya proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian yaitu tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya UUD 1945 Krida satu sampai dengan Krida ketiga secara yuridis tidak berlaku dan Krida keempat dan kelima sampai dengan saat ini masih belum dapat dicapai.

Terdapat 3 bagian setelah kemedekaan yaitu sejak kemerdekaan sampai dengan Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.

  • Sejak Kemerdekaan sampai dengan Orde Lama

Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah Negara Kesejahteraan (welfare state), dimana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dapat terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Pada masa ini pemerintah Indonesia melakukan berbagai nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan Kolonial Belanda dan dalam pengaturan perburuhan tetap menggunakan peraturan-peraturan yang ditinggalan Belanda. Belum adanya peraturan perburuhan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada masa itu dikarenakan orientasi/ pemikiran pemerintah dan rakyat Indonesia ditujukan kepada usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1948, saat Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya baru terlihat Pemerintah Indonesia memperbaiki hubungan perburuhan dengan cara memperhatikan nasib pekerja/ buruh dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

  1. Undang-Undang Kerja Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Kerja di Perusahaan Swasta;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR, 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;

Perkembangan campur tangan Negara dalam tahap unifikasi di Indonesia terutama terhadap penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja lebih pro buruh karena kurang lebih separuh dari putusannya menolak PHK yang dilakukan oleh Pengusaha. Hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi dan situasi Negara yang sedang dalam usaha melakukan integrasi bangsa. Situasi politik unifikasi di Indonesia seperti Negara-negara dalam tahap unifikasi, menyebabkan Negara tidak terlalu mengatur dan campur tangan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja , namun Negara membiarkan serikat pekerja tumbuh dan campur tangan Negara timbul berkaitan dengan aksi – aksi buruh baik yang berupa pemogokan atau adanya PHK massal.

  • Orde Baru

Hubungan perburuhan yang dibangun pemerintah orde baru diberi nama Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP). Hubungan perburuhan Pancasila adalah  hubungan di antara para pihak yang berkaitan dengan proses produksi baik mengenai barang maupun jasa yang dilandasi atas nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari keseluruhan Pancasila dan UUD 1945.

Penggunaan istilah Hubungan Perburuhan Pancasila dalam perkembangannya berubah menjadi Hubungan Industrial Pancasila (HIP), dikarenakan hubungan perburuhan yang merupakan terjemahan dari labour relation pada permulaan perkembangannya hanya membahas hubungan antara buruh dan majikan, namun pada kenyataannya banyak dipengaruhi oleh masalah lain seperti ekonomi, social, politik dan budaya, oleh karena itu istilah hubungan perburuhan tidak tepat lagi.

Hubungan Industrial Pancasila jelasnya hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang dijiwai oleh kelima sila Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, oleh karena itu di Indonesia sedemikian rupa mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Hal ini pula yang menjadi kekhususan dan keunikan dari Indonesia, karena pada faktanya setia negara di dunia memiliki falsafaj bangsa dan negara yang berbeda-beda. Hubungan Industrial Pancasila (HIP) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, penciptaan ketenangan bekerja dan berusaha, menciptakan kondisi produksi dan produktivitas yang tinggi, peningkatan kesejahteraan pekerja selayaknya martabat manusia seutuhnya, dan mewujudkan kemerdekaan sebagai bagian dari ketertiban dunia. Konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) melihat pekerja sebagai manusia dengan segala martabat yang melekat pada dirinya, dan tidak hanya semata dan sekedar sebagai faktor produksi. Sifat gotong royong sangat mendasari dari keberlakuan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP), oleh karenanya friksi antara pekerja yang memperjuangkan kesejahteraan dan pengusaha yang mencari keuntungan semata harusnya dapat terjawab dan terselesaikan. Dialog dengan didasarkan pada kemampuan perusahaan menjadi prinsip utama dalam menerapkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP), oleh karenanya sifat gotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan dan keuntungan perusahaan dapat terwujud. Penjabaran lebih lanjut mengenai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) berdasarkan kelima sila dalam Pancasila dapat dilahat sebagai berikut:

  1. Sila Ketuhanan Yang  Maha Esa

Sila ini menjadi acuan dalam aturan ketenagakerjaan yang melarang bentuk diskriminasi berdasarkan agama, dan hak pekerja yang melekat berdasarkan hari raya keagamaan yang dianutnya.

  • Kemanusian Yang Adil Dan Beradab

Sila ini merupakan dasar keadilan yang merata berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Pengejawantahan sila ini bertujuan untuk memanusiakan pekerja menjadi manusia seutuhnya yang melekat didirinya.

  • Persatuan Indonesia

Menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengelola fungsinya memberikan informasi yang merata di seluruh Indonesia mengenai lowongan pekerjaan, sehingga pemerataan kesempatan kerja akan didapat oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

  • Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Merupakan acuan dari bentuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi bagi pekerja dalam membentuk serikat pekerja/ serikat buruh (SP/SB) sebagai wadah kebersamaan dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja.

  • Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila ini menjadi sumber utama yang erat dengan bentuk perselisihan dalam hubungan industrial. Hal ini disebabkan dasar bagi pemerintah dalam memberikan dan mewujudkan perlindungan terhadap pekerja dari segala macam bentuk hubungan kerja yang tidak adil termasuk didalamnya eksploitasi pekerja.

Pemerintahan Orde Baru tetap memberlakukan produk hukum perburuhan pada masa Orde Lama dan hanya mengeluarkan beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan tingkat Menteri yang pada dasarnya hanyalah sebagai pelengkap, tetapi kenyataannya meniadakan ketiga undang-undang tersebut serta nyata-nyata merugikan buruh.

Baca Juga: SEJARAH PENGATURAN APS (ALTERNATIF PENYELESAIAAN SENGKETA) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam laporan ILO, Lembaga Bantuan Hukum berpendapat bahwa:

“ Analisa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah menemukan tiga tujuan dari sistem hubungan industrial Orde Baru (Masduki, 1999).

Pertama, perangkat hukum ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem kontrol pemerintah atas urusan perburuhan dengan memperkenalkan model korporatis dan paksaan. Termasuk dalam ini adalah:

  1. Kontrol secara keseluruhan atas segala aspek organisasi pekerja dan, khususnya, dalam hal pengakuan dan pendaftaran serikat baru dimiliki oleh Departemen Tenaga Kerja. Peraturan yang terpenting di sini adalah Kepmenaker No.3 tahun 1993. Peraturan ini mengisyaratkan bahwa suatu serikat pekerja harus diwakili di lebih dari 100 tempat pekerjaan, 25 daerah dan 5 propinsi agar dapat terdaftar; serta bahwa jumlah anggota yang diperlukan untuk industri tertentu adalah 10,000 orang, di mana industri tertentu tidak dijelaskan lebih lanjut. Peraturan ini juga memberikan hak veto yang efektif kepada SPSI atas pendaftaran federasi serikat yang baru. Hal ini berarti tidak mungkin serikat pekerja yang baru dapat diakui kecuali apabila pemerintah menyetujuinya, dan jelas bahwa persetujuan ini tidak mudah diperoleh.
  2. Batasan yang keras terhadap hak mogok, berdasarkan perundingan bipartit dan tripartit yang melibatkan Departemen Tenaga Kerja dan pihak keamanan serta suatu mekanisme yang menyebabkan seorang pekerja dianggap mengundurkan diri setelah tidak bekerja selama enam hari pada waktu mogok kerja. Peraturan-peraturan kunci yang membentuk sistem pemutusan hubungan kerja yang konstruktif adalah Kepmenaker No. 4 tahun 1986 dan No. 1108 tahun 1986 serta Permenaker No. 62 tahun 1993.
  3. Kontrol terhadap penyelesaian perselisihan perburuhan melalui lembaga arbitrase pemerintah (sistem P4P)
  4. Monopoli pemerintah atas manajemen dana jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek, melalui UU No. 3 tahun 1992.

Kedua, reformasi era pasar dimaksudkan untuk menjamin fleksibilitas pasar tenaga kerja. Hal ini khususnya dimaksudkan untuk membantu pihak pengusaha dalam melaksanakan sistem kerja subkontrak atau berjangka pendek berdasarkan fluktuasi produksi, perubahan teknologi produksi atau mobilisasi modal. Di bawah sistem ini, kekuatan para pekerja bersama diperlemah. Kontrak individu menyebabkan perundingan bersama kurang efektif.

Ketiga, perangkat hukum ini bertujuan memfasilitaskan mobilisasi para pekerja oleh pemerintah agar disesuaikan dengan keperluan mobilitas modal. Oleh karena jumlah penduduknya yang begitu banyak (saat ini kira-kira 215 juta) berarti hampir selalu ada tenaga kerja yang berlimpah ruah di Indonesia dan sejak bulan Juni 1997, ketika krisis ekonomi mulai mengurangi perekonomian yang kuat, hampir 20 juta pekerja atau kira-kira 40% dari seluruh jumlah tenaga kerja – telah kehilangan pekerjaannya (Masduki, 1999), sehingga persaingan semakin meningkat. Mobilisasi pasar tenaga kerja ini yang seharusnya mudah dikontrol telah memainkan peranan penting dalam menekan biaya perburuhan pada tingkat yang serendah mungkin. Ketika biaya perburuhan di satu bidang meningkat, pemerintah dapat mengalihkan tenaga kerja ke bidang lain dengan upah yang lebih rendah (kadangkadang bersama dengan program transmigrasi pemerintah) ataupun menggantikannya sama sekali. Metode ini semakin produktif digunakan untuk menggantikan para pekerja yang mogok dengan pekerja pengganti, suatu taktik sederhana oleh karena persyaratan pemutusan hubungan kerja konstruktif yang telah dibahas di atas.

Campuran antara keamanan represif agresif dan syarat-syarat proinvestasi maupun komitmen retorika yang secara transparan tidak jujur terhadap hak perburuhan yang menandai kebijakan hubungan industrial pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an, dipertahankan Orde Baru sampai dengan bulan-bulan terakhir pemerintahan Soeharto. Hal ini terjadi meskipun terbukti tidak efektif. Keseluruhan keanggotaan serikat pekerja pemerintah, SPSI, tidak pernah melebihi satu juta (6% dari seluruh jumlah tenaga kerja) (Fehring & Lindsey, 1995: 4) dan seluruh aparatur birokrasi, militer dan intelijen yang opresif gagal mencegah aksi industrial. Malah, rupanya hal ini justru mendorong serikat pekerja bawah tanah dan aksi mogok liar (wildcat strike-action), di mana kira-kira 81% dari aksi ini terutama berhubungan dengan isu pengupahan dan kesejahteraan dasar, yang menurut pemerintah sudah di bawah kontrolnya. (Suwarno and Elliott, 2000, 139). Serikat pekerja yang aktif tetapi tidak diakui, seperti SBSI dan Solidaritas terus bermunculan dan dalam kasus SBSI semakin menguat meskipun usaha terbaik pemerintah, termasuk memenjarakan dan berlaku brutal terhadap anggota dan pemimpin seperti Muchtar Pakpahan, seorang pemimpin pekerja independen yang terkenal. (Suwarno and Elliott, 2000: 137; Zifcak, 1999)”

Perkembangan campur tangan dalam tahap industrilisasi di Indonesia pro pengusaha. Negara meletakan buruh dalam pengawasan dan tekanan pemerintah. Keinginan Negara untuk sebanyak mungkin mengundang minat investor asing untuk menanamkan modalnya dan perlunya menggalakan ekspor non migas sebagai dampak dari menurunnya harga minyak dunia, membuat Negara ingin mengontrol semua bidang termasuk gerakan-gerakan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah membatasi ruang gerak publik agar tidak terjadi masalah-masalah yang dapat menggangu jalannya penanaman modal terutama penanaman modal asing. Serikat buruh yang dalam tahap unifikasi berkembang dan tumbuh pesat jumlahnya dijadikan dalam satu federasi oleh pemerintah dalam satu federasi yaitu Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Untuk mengeleminasi hal-hal yang dapat menggangu masuknya modal asing, Pemerintah juga juga menerapkan larangan mendirikan partai dan mengatur serikat buruh untuk bergabung menjadi satu federasi.

  • Orde Reformasi.

Perburuhan pada masa orde reformasi dimulai pasca turunnya Soeharto. Reformasi pemerintahan membawa dampak yang sigifikan termasuk di dalam perburuhan yang salah satunya adalah dicabutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan kembali menggunakan undang-undang pada zaman orde lama. Pemerintah juga meratifikasi beberapa konvensi dasar ILO termasuk didalamnya Konvensi Nomor 87 yang menjamin kebebasan berserikat bagi buruh.

Dalam perkembangannya Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan pada Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengesahkan:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pada awal diusulkannya ketiga rancangan undang-undang yaitu RUU Serikat Pekerja (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh), RUU Pembinaan Dan Perlindungan Ketenagakerjaan (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) mendapat reaksi keras dari buruh. Dua pihak yang berpolemik adalah pengusaha dan buruh. Pihak buruh melihat pada mulanya dua RUU tentang Ketenagakerjaan yang baru bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ternyata lebih memihak kepada Pengusaha. Bahkan patut dicurigai pula dua RUU itu diajukan Pemerintah ke DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang karena motif desakan International Monetary Fund (IMF). Seperti diketahui IMF memberikan syarat supaya Pemerintah mereview semua Undang-Undang yang berkaitan dengan perburuhan akarena selama ini dinilai terlalu memproteksi buruh dan merugikan investor. Dalam sejarah pembahasan RUU Ketenagakerjaan didapat fakta fraksi-fraksi mayoritas di DPR RI pada saat itu memiliki arah dan pandangan politik RUU ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menghadapi era globalisasi. Pemerintah sebagai pihak yang mengusulkan RUU Ketenagakerjaan dalam keterangannya di DPR RI menyatakan secara tegas tujuan dari RUU Ketenagakerjaan adalah meningkatkan perlindungan kepada pekerja yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi pengusaha yang melanggar. Selaras dengan pandangan Fraksi PDIP tertanggal 29 Juni 2000 menyatakan aturan dalam RUU Ketenagakerjaan merupakan pengejawantahan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan memanusiakan pekerja sebagai manusia seutuhnya yang melekat harkat dan martabat. Dikuatkan pula oleh fraksi Golkar yang menegaskan fungsi dari RUU Ketenagakerjaan ini adalah mencegah segala bentuk diskriminasi dalam dunia kerja. Selain daripada itu dapat dibuktikan pula dalam nasakah Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini banyak sekali pengaturan dan ancaman pidana bagi pengusaha yang melanggar hak-hak normative pekerja. Walaupun pada akhirnya banyak sekali pasal-pasal yang bersifat ancaman pidana terhadap pengusaha tersebut dihapus, namun tetap dominan aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bersifat melindungi pekerja.

error

Share to: