Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » SIFAT-SIFAT DALAM HUKUM GADAI DI INDONESIA

SIFAT-SIFAT DALAM HUKUM GADAI DI INDONESIA

SIFAT-SIFAT DALAM HUKUM GADAI DI INDONESIA

Mediapersindonesia.com – ILMU HUKUM.  Dalam hal ini terdapat beberapa sifat –sifat Gadai dapat diuraikan yaitu:

1. Hak Kebendaan, pemegang gadai mempunyai hak Revindikasi, dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata apabila benda Gadai hilang atau dicuri.

2. Accessoir, ada dan tidaknya hak gadai bergantung dari ada dan tidaknya piutang jika piutang hapus karena pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditor maha hak gadai juga hapus

3. Tidak dapat dibagi-bagi, dengan dibayarnya sebagaian utang tidak membebaskan sebagian dari benda gadai, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1169 KUHPerdata. Pasal 1169 berbunyi “Merek yang atas suatu benda tak bergerak hanya mempunyai suatu hak yang sedemikian dalam hal-hal tertentu dapat dibatalkan maupun dihapuskan, tidaklah dapat memberikan suatu hipotik selainnnya yang tunduk pada syarat-syarat pembatalan atau penghapusan yang sama.”

4. Hak didahulukan (Hak Preference, piutang dengan hak gadai lebih didahulukan dari piutang-piutang yang lain

5. Objeknya Benda Bergerak, berwujud dan tidak berwujud (Piutang) untuk piutang ada piutang atas bawa (Pasal 1152 (1) KUHPerdata, piutang atas tunjuk (Pasal 1152 bis KUHPerdata dan piutang atas nama (Pasal 1153 KUHPerdata). Piutang atas bawa, Pasal 1152 (1) KUHPerdata berbunyi “ Hak Gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah penguasaan siberpiutang atau pihak ke tiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak” Piutang atas tunjuk, Pasal Pasal 1152 bis KUHPerdata berbunyi “ untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan selainnya endossemennya penyerahan suratnya.” Piutang atas nama, Pasal 1153 KUHPerdata berbunyi “ Hak Gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang terhadap siapa yang digadaikannya itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”

Baca Juga: UNSUR-UNSUR DALAM HUKUM GADAI

6. Hak Jaminan yang kuat dan Mudah pelaksanaannya, Kuat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1134 (2) KUHPerdata, tidak berpengaruh pada kepailitan di debitor, mudah yaitu debitor wanprestasi,pemegang gadai langsung dapat menjual lelang tanpa melalui perantara hakim. Bunyi Pasal 1134 (2) KUHPerdata adalah “Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarka sifat piutangnya. Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang[1]undang ditentukan sebaliknya.”

Dalam KUHPerdata, dimana jaminan baik yang bersifat umum maupun khusus serta jaminan oleh seorang ketiga adalah dimaksudkan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian (si berhutang) tidak mudah saja mengingkari isi perjanjian. Dan pihak lain tidak dirugikan begitu saja. Sifat perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat Accesoir yang merupakan perjanjian yang senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok. Jaminan di dalam perjanjian kredit dapat di golongkan menjadi yaitu jaminan yang lahir karena UU dan jaminan yang lahir karena perjanjian Jaminan yang lahir karena UU adalah jaminan yang ditunjuk oleh UU, tanpa di perjanjikan oleh para pihak (Pasal 1131 dan 1132 KUHPer), sebagaimana Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, kemudian Pasal 1132 KUH Perdata : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbanganya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1131 KUHPer mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya. Pasal 1132 KUHPer menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman, hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara pihak pemberi pinjaman mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua Pasal tersebut mengatur tentang Kreditur Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam Kreditor Separatis dan Kreditor Preferen. Kreditor Separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Sedang Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 adalah Kreditur Konkuren. Kreditur konkuren adalah Kreditur Konkuren adalah general creditor yaitu kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain.

Baca Juga: HUBUNGAN KRIMINOLOGI DENGAN VIKTIMOLOGI

Pada jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPer tidak secara khusus ada barang atau orang yang dijadikan jaminan. Akan tetapi, walaupun dalam jaminan umum tidak ada jaminan secara khusus namun tetap ada perlindungan hukum (Pasal 1131 KUHPer). Bentuk perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi dengan melakukan gugatan. Jadi, apabila debitur wanprestasi sebelum ada gugatan dan barang tersebut sudah dipindahtangankan ke orang lain maka Kreditur tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga kelemahan pada jaminan umum ini, apabila debitur wanprestasi dan barang sudah dipindahtangankan maka kreditur tidak dapat menuntut.6 Pemegang gadai dapat dilakukan oleh kreditor sendiri atau pihak ketiga (orang lain) sebagaimana Pasal 1152 (1) KUHPerdata berbunyi “ Hak Gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah penguasaan siberpiutang atau pihak ke tiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Gadai piutang atas nama (Gadai) adalah benda bergerak, bertubuh, berwujud. Untuk Hak Tanggungan, sertifikat diterimakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan alms kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

error

Share to: