SOSOK "KING MAKER" DJOKO TJANDRA SEBAB SUPERVISI DIHENTIKAN - MEDIA PERS INDONESIA
03/12/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » SOSOK “KING MAKER” DJOKO TJANDRA SEBAB SUPERVISI DIHENTIKAN

SOSOK “KING MAKER” DJOKO TJANDRA SEBAB SUPERVISI DIHENTIKAN

Mediapersindonesia.com – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan terkait dengan penghentian supervisi dan penyidikan untuk menentukan ‘king maker’ dalam perkara Djoko Tjandra. Laporan itu menjadi babak baru kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Dalam gugatannya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta hakim menyatakan KPK tidak sah menghentikan perkara penyidikan kasus suap fatwa MA tersebut karena belum mengusut sosok ‘king maker’.”Menyatakan secara hukum Termohon (KPK) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh king maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali,” kata Boyamin dalam surat permohonan praperadilannya, Selasa (24/8/2021).

Dalam permohonannya, Boyamin mengaku sebagai pelapor kasus itu ke KPK. Boyamin juga telah memberi sejumlah bukti ke KPK.Boyamin mengatakan lembaga antirasuah telah memutuskan melakukan supervisi terhadap perkara Pinangki guna membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum. Pada 30 Juli lalu, menurut Boyamin, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan telah menghentikan supervisi perkara pengurusan fatwa MA oleh Pinangki itu.MAKI menilai penghentian supervisi itu sebagai bentuk penelantaran perkara untuk membongkar siapa ‘king maker’ yang membantu pengurusan fatwa MA Djoko Tjandra.”KPK melalui Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali,”

Kata Boyamin.”Tindakan KPK yang melakukan penghentian supervisi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh king maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali adalah bentuk penelantaran perkara yang mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari king maker,” katanya sosok ‘king maker’ tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan terhadap Pinangki di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/2).

Hakim menyebut Pinangki berencana kerja sama dengan ‘king maker’ membebaskan Djoko Tjandra.Sosok ‘king maker’ dalam kasus suap fatwa MA Djoko Tjandra hingga kini belum terungkap. Majelis hakim mengatakan sosok itu memang ada, namun tidak bisa terungkap dalam persidangan.”Menimbang bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa komunikasi chat menggunakan aplikasi WA yang isinya dibenarkan oleh Terdakwa, saksi Anita Kolopaking, serta keterangan saksi Rahmat, telah terbukti benar adanya sosok king maker,” kata hakim Ignasius Eko Purwanto.”Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya menggali siapa sosok king maker tersebut dengan menanyakannya kepada Terdakwa dan saksi Anita karena diperbincangkan dalam chat dan disebut oleh Terdakwa pada pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Anita, saksi Rahmat, dan saksi Djoko Tjandra pada November 2020, namun tetap tidak terungkap di persidangan,” jelas hakim

Tanggapan KPK tidak mempermasalahkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI. Menurut KPK, setiap orang berhak ajukan praperadilan.”Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Ali menegaskan supervisi perkara selesai dilakukan bila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Perkara Djoko Tjandra sendiri yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) memang telah diadili.”Kami perlu sampaikan juga sebagai pemahaman bersama bahwa pelaksanaan supervisi perkara oleh KPK, sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyidikan sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Ali.”Perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan majelis hakim. Siapa pun, termasuk KPK, tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apa pun,” imbuhnya.Namun KPK tidak menutup kemungkinan membuka penyidikan lebih lanjut soal pengungkapan ‘king maker’ di kasus Djoko Tjandra itu.

Hal itu bisa dilakukan jika kasus saat ini sudah berkekuatan hukum tetap serta ada data awal yang konkret soal ‘king maker’ tersebut.”Selanjutnya, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap namun masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan korupsi sebagai tindak lanjut penanganan perkara tersebut, kami mempersilakan untuk melaporkannya kepada KPK dengan disertai data awal yang konkret,” ujarnya.”KPK pastikan akan tindak lanjuti,” imbuhnya.

@mediapersindonesia @hukum

error

Share to: