Ilmu Hukum, Pidana

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999  TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

uu-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-kourpsiDownload uu-nomor-20-tahun-2001tentang-pemberantasan-tindak-pidana-kourpsiDownload

Hukum, Ilmu Hukum, Pidana

RUMAH SAKIT MENOLAK MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS !!!, BEGINI SANKSINYA

Media Pers Indonesia - Rumah sakit memang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal ini… Continue reading RUMAH SAKIT MENOLAK MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS !!!, BEGINI SANKSINYA

Ilmu Hukum, Perdata

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Media Pers Indonesia - Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499… Continue reading PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ilmu Hukum, Pidana

JENIS – JENIS SEKSUAL MENYIMPANG YANG MENJADI DELIK DAN DAPAT DIPIDANA DALAM RUU KUHP

Media Pers Indonesia – RUU KUHP telah mengatur semua jenis seksual menyimpang dan bisa dikenai tindak pidana. Tentu dengan sejumlah syarat, seperti adanya aduan dan siapa saja yang boleh mengadu. Berikut beberapa pasal di antaranya: 1. Seks OralSeks oral masuk kategori seksual menyimpang dan menjadi jenis pidana. Di RUU KUHP, seks oral termasuk jenis pemerkosaan.… Continue reading JENIS – JENIS SEKSUAL MENYIMPANG YANG MENJADI DELIK DAN DAPAT DIPIDANA DALAM RUU KUHP

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Pidana

PROSEDUR BILA POLISI TIDAK MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERKARA

Media Pers Indonesia - Pengertian praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan… Continue reading PROSEDUR BILA POLISI TIDAK MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERKARA

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Pidana

MAU MELAPORKAN TINDAK PIDANA KE POLISI? BEGINI PROSEDURNYA

Laporan Polisi Media Pers Indonesia - Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat… Continue reading MAU MELAPORKAN TINDAK PIDANA KE POLISI? BEGINI PROSEDURNYA

Ilmu Hukum, Perdata

PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

Jual beli hak atas tanah di Indonesia seharusnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini disebabkan keabsahan jual beli yang dilakukan dengan akta PPAT akan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti. Peralihan hak menyebabkan hak atas tanah berpindah atau beralih dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum. Peralihan hak… Continue reading PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.