3 min read @pendidikan Media Pers Indonesia Nasional KEMENDIKBUDRISTEK: UNTUK MEWUJUDKAN PTM YANG AMAN BAGI ANAK DIPERLUKAN PERAN AKTIF DARI ORANG TUA
4 min read Media Pers Indonesia Nasional INDONESIA MEMILIKI JUMLAH POLISI TERBESAR DI ASIA TENGGARA NAMUN TINDAK KEJAHATAN SEMAKIN RAMAI
4 min read Media Pers Indonesia Nasional JOKOWI DIANGGAP TAK MEMBERI PERHATIAN KEPADA PEMBERANTASAN KORUPSI
1 min read Ekonomi Media Pers Indonesia Nasional MARAKNYA PINJOL ILEGAL DISEBABKAN KURANGNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT
2 min read Media Pers Indonesia Nasional KRL DAN KA KINI PERBOLEHKAN ANAK-ANAK USIA DI BAWAH 12 TAHUN, SEPERTI INI KETENTUAN BARUNYA
1 min read Media Pers Indonesia Nasional TERDAPAT BEBERAPA LAPORAN MENGENAI KORUPSI DI KALIMANTAN BARAT YANG MASUK KE KPK
1 min read Hukum Media Pers Indonesia Nasional DALAM SEPEKAN 45 TERSANGKA PINJOL ILEGAL DI RINGKUS POLRI
3 min read Hukum Ilmu Hukum Media Pers Indonesia Nasional Pidana SUDUT PANDANG DARI ASPEK HUKUM PIDANA JIKA TERDAPAT POLISI MEMAKSA MEMERIKSA HANDPHONE TANPA ALASAN
1 min read Media Pers Indonesia Nasional SEJUMLAH REKENING DISINYALIR TERLIBAT SINDIKAT NARKOBA, PPATK SERAHKAN HASIL ANALISA KE POLRI DAN BNN
2 min read Banten Daerah JANJI TAK KUNJUNG DI TEPATI,!!! GERAKAN MAHASISWA KOPO (GMK) MELAKUKAN AKSI DEMONSTRASI TUNTUT INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK SEGERA DIBENAHI
1 min read Hukum Media Pers Indonesia Nasional DITAKSIR TERDAPAT KERUGIAN NEGARA RP 2 TRILIUN, KPK USUT DUGAAN KORUPSI LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) DI PT PERTAMINA
1 min read Media Pers Indonesia Nasional JOKOWI PANGGIL MENDAGRI, DPR TUNDA PENETAPAN TANGGAL PEMILU 2024
2 min read Banda Aceh Daerah DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA (UNSYIAH) DIBUI KARENA KRITIK KAMPUS, JOKOWI BERI AMNESTI
2 min read Media Pers Indonesia Nasional MANTAN KETUM FPI AHMAD SHABRI LUBIS BEBAS DARI TAHANAN; JANGAN PUTUS DOA, HABIB RIZIEQ MASIH DITAHAN
2 min read Media Pers Indonesia Nasional GUBERNUR GORONTALO TAK TERIMA ANAK BUAHNYA DITUNJUK-TUNJUK, SAYA SANGAT TERSINGGUNG!
4 min read Media Pers Indonesia Nasional PENINDASAN DALAM RELASI KUASA: KEMARAHAN RISMA HANYA UNTUK PEGAWAI RENDAHAN
