Media Pers Indonesia Media Pers Indonesia » UPAYA HUKUM JIKA TERDAPAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

UPAYA HUKUM JIKA TERDAPAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

UPAYA HUKUM JIKA TERDAPAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN TINDAKAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

Mediapersindonesia.com – Dalam hal jika kita merasa dirugikan atas tindakan medis yang diduga terdapat kesalahan/kelalaian dokter yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai standar yang berlaku, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat kita lakukan, yaitu:

  1. Mengadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (“MKDKI”)

Pertama-tama, Kita dapat mengadukan perbuatan dokter yang diduga melanggar disiplin kedokteran kepada Ketua MKDKI secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU Praktik Kedokteran:

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pengaduan tersebut minimal harus memuat:

  1. identitas pengadu;
  2. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
  3. alasan pengaduan.

Patut diperhatikan, pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Baca Juga: DAMPAK HUKUM YANG DITIMBULKAN JIKA HEWAN PIARAAN MERUGIKAN TETANGGA

  1. Meminta ganti kerugian

Dalam hal dokter yang bersangkutan berdasarkan putusan MKDKI dinyatakan bersalah melanggar disiplin kedokteran, dalam hal ini yaitu tidak melakukan tindakan medis sesuai dengan standar profesi dan/atau standar prosedur operasional, yang mengakibatkan Anda mengalami kerugian, maka Anda dapat menuntut ganti kerugian kepada dokter dan rumah sakit yang bersangkutan.

Patut diperhatikan, yang dapat dituntut ganti rugi hanyalah tindakan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima pasien. Ini berarti, Anda sebagai pihak yang akan melakukan tuntutan ganti rugi, harus membuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut.

  1. Melaporkan ke pihak kepolisian

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, pengaduan ke MKDKI tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana.

Namun demikian, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muh. Arif Setiawan, dalam artikel IDI Berharap Pasal Pidana Tak Berlaku Bagi Dokter, menerangkan bahwa pelaporan dugaan tindak pidana itu harus terlebih dahulu menunggu proses penyelesaian di MKDKI. Sebab, proses penegakan hukum pidana harus mutlak ada bukti berupa putusan MKDKI yang menyatakan dokter bersalah melakukan pelanggaran disiplin profesi. Nantinya, putusan MKDKI tersebut dapat menjadi rekomendasi bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusannya.

Adapun ketentuan pidana yang berpotensi dikenakan di antaranya yaitu Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Namun, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa unsur-unsur pidana dalam pasal terkait telah terpenuhi.

Contoh Kasus

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn. Dalam perkara ini pengadilan menghukum dokter dan rumah sakit untuk membayar ganti rugi karena dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa operasi pengangkatan rahim tanpa terlebih dahulu melakukan tindakan kuretase yang mengakibatkan pasien mengalami gangguan pada kantong kemih (hal. 46, 50). Melihat pada putusan di atas, ini berarti bahwa Anda bisa saja menggugat dokter dan/atau rumah sakit yang menangani anak Anda, sepanjang Anda dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan dokter tersebut tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian pada pasien.

error

Share to: