UPAYA MEDIASI, POLISI PANGGIL LUHUT, HARIS AZHAR DAN FATIA ESOK HARI - MEDIA PERS INDONESIA
28/11/2021

MEDIA PERS INDONESIA

Integritas Fakta Terpercaya

Home » UPAYA MEDIASI, POLISI PANGGIL LUHUT, HARIS AZHAR DAN FATIA ESOK HARI

UPAYA MEDIASI, POLISI PANGGIL LUHUT, HARIS AZHAR DAN FATIA ESOK HARI

Mediapersindonesia.com – Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mengagendakan mediasi antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Sebelumnya, mediasi antara Haris Azhar, Fatia, dan Luhut Binsar yang menjabat  menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi (Menko Marves), batal dilakukan. Pasalnya, Haris dan Fatia hadir memenuhi undangan mediasi, sedangkan Luhut Binsar tak memenuhi undangan penyidik. Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang mengatakan kliennya telah menerima undangan mediasi dari pihak Polda Metro Jaya.

Mediasi bakal dilakukan di Polda Metro Jaya pada Senin (25/10) besok. “Iya, mas. Agenda (mediasi) jam sepuluh,” kata Juniver saat dihubungi, Minggu (24/10). Hanya saja, Juniver belum bisa menjawab apakah kliennya bakal memenuhi undangan mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia. Namun demikian, Juniver menyebut tanpa kehadiran Luhut Binsar, mediasi bisa tetap dilakukan.

“Lihat situasi, kan, tidak harus hadir, ada kuasa hukumnya,” ujar Juniver. Pengacara kondang itu juga tidak bisa memastikan mengenai kehadiran Luhut Binsar besok. “Bisa hadir bisa tidak. Besok kami lihat situasi,” ucapnya. Mediasi itu merupakan buntut laporan Luhut terhadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia ke Polda Metro Jaya pada Rabu (22/9) lalu. Luhut mempersoalkan pernyataan keduanya pada program NgeHAMtam berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jendral BIN Juga Ada!!”, yang ditampilkan di akun Haris Azhar di YouTube. Adapun laporan Luhut teregister dengan nomor LB/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1986 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

@mediapersindonesia

error

Share to: