Ilmu Hukum, Perdata, Pidana

AKIBAT HUKUM JIKA PERATURAN PERUSAHAAN TIDAK DISAHKAN OLEH MENAKER

Media Pers Indonesia – Peraturan perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan… Continue reading AKIBAT HUKUM JIKA PERATURAN PERUSAHAAN TIDAK DISAHKAN OLEH MENAKER

Ilmu Hukum, Perdata, Pidana

SANKSI TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Disnakertrans Kabupaten Serang Media Pers Indonesia – Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur segala hal yang terkait dengan industri kerja di Indonesia. Bagaimana jika perusahaan melanggarnya? Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak perusahaan yang merupakan sumber lapangan kerja bagi banyak orang. Tetapi banyaknya wadah ini juga rentan akan terjadinya orang-orang yang melanggar Hukum Ketenagakerjaan. Bila terjadi pelaporan,… Continue reading SANKSI TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Nasional, Perdata, Pidana

BEBERAPA INDIKASI PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Media Pers Indonesia - Banyak kalangan yang menilai saat ini Indonesia mengalami penyempitan ruang publik dan kemunduran demokrasi. Direktur LP3ES, Wijayanto, menyebut istilah yang digunakan sebagian pakar, bahkan bukan sekedar kemunduran demokrasi, tapi sudah mengarah pada otoritarianisme. Hal tersebut mulai dirasakan sejak 2015 dan berlanjut sampai saat ini. Konsolidasi elit semakin kuat, dapat dilihat dari… Continue reading BEBERAPA INDIKASI PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Ilmu Hukum, Perdata

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Media Pers Indonesia - Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memilki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (van Perrsonen) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (van Zaken) mulai Pasal 499… Continue reading PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Ilmu Hukum, Perdata

PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

Jual beli hak atas tanah di Indonesia seharusnya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini disebabkan keabsahan jual beli yang dilakukan dengan akta PPAT akan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti. Peralihan hak menyebabkan hak atas tanah berpindah atau beralih dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum. Peralihan hak… Continue reading PENTINGNYA AKTA JUAL BELI (AJB) SEBAGAI BUKTI SAH ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH.