Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Nasional, Pidana

SUDUT PANDANG DARI ASPEK HUKUM PIDANA JIKA TERDAPAT POLISI MEMAKSA MEMERIKSA HANDPHONE TANPA ALASAN

Aipda Ambarita Mediapersindonesia.com - Aipda Ambarita dimutasi setelah video viral yang menunjukkan ia dan timnya di Polres Jakarta Timur. Yang menarik, dalam video viral itu si pemuda berupaya membela diri namun kalah argumen. Polda Metro Jaya telah mengonfirmasi adanya kesalahan prosedur dalam pemeriksaan yang dilakukan Ambarita dan tim. Ambarita kini dikabarkan juga menjalani pemeriksan di… Continue reading SUDUT PANDANG DARI ASPEK HUKUM PIDANA JIKA TERDAPAT POLISI MEMAKSA MEMERIKSA HANDPHONE TANPA ALASAN

Ilmu Hukum, Pidana

UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999  TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

uu-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-kourpsiDownload uu-nomor-20-tahun-2001tentang-pemberantasan-tindak-pidana-kourpsiDownload

Ilmu Hukum, Perdata, Pidana

AKIBAT HUKUM JIKA PERATURAN PERUSAHAAN TIDAK DISAHKAN OLEH MENAKER

Media Pers Indonesia – Peraturan perusahaan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan… Continue reading AKIBAT HUKUM JIKA PERATURAN PERUSAHAAN TIDAK DISAHKAN OLEH MENAKER

Ilmu Hukum, Perdata, Pidana

SANKSI TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Disnakertrans Kabupaten Serang Media Pers Indonesia – Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur segala hal yang terkait dengan industri kerja di Indonesia. Bagaimana jika perusahaan melanggarnya? Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak perusahaan yang merupakan sumber lapangan kerja bagi banyak orang. Tetapi banyaknya wadah ini juga rentan akan terjadinya orang-orang yang melanggar Hukum Ketenagakerjaan. Bila terjadi pelaporan,… Continue reading SANKSI TEGAS BAGI PERUSAHAAN YANG MELANGGAR HUKUM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Hukum, Ilmu Hukum, Pidana

RUMAH SAKIT MENOLAK MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS !!!, BEGINI SANKSINYA

Media Pers Indonesia - Rumah sakit memang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada dasarnya, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Hal ini… Continue reading RUMAH SAKIT MENOLAK MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS !!!, BEGINI SANKSINYA

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Nasional, Perdata, Pidana

BEBERAPA INDIKASI PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Media Pers Indonesia - Banyak kalangan yang menilai saat ini Indonesia mengalami penyempitan ruang publik dan kemunduran demokrasi. Direktur LP3ES, Wijayanto, menyebut istilah yang digunakan sebagian pakar, bahkan bukan sekedar kemunduran demokrasi, tapi sudah mengarah pada otoritarianisme. Hal tersebut mulai dirasakan sejak 2015 dan berlanjut sampai saat ini. Konsolidasi elit semakin kuat, dapat dilihat dari… Continue reading BEBERAPA INDIKASI PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DI INDONESIA

Hukum, Ilmu Hukum, Pidana

BEGINI JERAT HUKUM BAGI PARA PENYEBAR IDENTITAS PASIEN POSITIF COVID-19

Media Pers Indonesia - Pada dasarnya, setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini diatur dalam Pasal 32 huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (“UU No 44/2009”), Hak serupa juga diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (“UU Kesehatan”)… Continue reading BEGINI JERAT HUKUM BAGI PARA PENYEBAR IDENTITAS PASIEN POSITIF COVID-19

Ilmu Hukum, Pidana

JENIS – JENIS SEKSUAL MENYIMPANG YANG MENJADI DELIK DAN DAPAT DIPIDANA DALAM RUU KUHP

Media Pers Indonesia – RUU KUHP telah mengatur semua jenis seksual menyimpang dan bisa dikenai tindak pidana. Tentu dengan sejumlah syarat, seperti adanya aduan dan siapa saja yang boleh mengadu. Berikut beberapa pasal di antaranya: 1. Seks OralSeks oral masuk kategori seksual menyimpang dan menjadi jenis pidana. Di RUU KUHP, seks oral termasuk jenis pemerkosaan.… Continue reading JENIS – JENIS SEKSUAL MENYIMPANG YANG MENJADI DELIK DAN DAPAT DIPIDANA DALAM RUU KUHP

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Pidana

PROSEDUR BILA POLISI TIDAK MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERKARA

Media Pers Indonesia - Pengertian praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan… Continue reading PROSEDUR BILA POLISI TIDAK MENINDAKLANJUTI LAPORAN PERKARA

Hukum, Ilmu Hukum, Media Pers Indonesia, Pidana

MAU MELAPORKAN TINDAK PIDANA KE POLISI? BEGINI PROSEDURNYA

Laporan Polisi Media Pers Indonesia - Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat… Continue reading MAU MELAPORKAN TINDAK PIDANA KE POLISI? BEGINI PROSEDURNYA