Mediapersindonesia.com – JAKARTA. Indonesia mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memanfaatkan semakin luasnya pengakuan internasional terhadap Palestina sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi dan menyuarakan upaya perdamaian yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika menghadiri Pertemuan Koordinasi Tahunan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI yang berlangsung di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Kamis, 24 September 2026.
Sugiono menilai perkembangan dukungan internasional terhadap Palestina perlu diikuti dengan peningkatan koordinasi di antara negara-negara anggota OKI. Menurutnya, kesatuan sikap negara-negara anggota organisasi tersebut dapat memperkuat solidaritas serta kerja sama dalam menyuarakan kepentingan dunia Islam.
“Persatuan di antara negara-negara anggota OKI akan memperkuat solidaritas dan kerja sama untuk menyuarakan kepentingan dunia Islam,” ujar Sugiono sebagaimana dikutip dari keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 25 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan bahwa persoalan Palestina masih menjadi salah satu perhatian utama OKI.
Sugiono menyoroti kondisi masyarakat Palestina di Gaza yang masih menghadapi kekerasan serta perkembangan permukiman yang dinilai ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Menurutnya, situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang terus menghambat terwujudnya penyelesaian melalui konsep dua negara.
Ia juga menyampaikan bahwa persoalan akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian.
Baca juga: KPK GELEDAH BPN MOJOKERTO, KEPALA KANTOR DISEBUT ISTRI DIRJEN ATR/BPN LAMPRI
Menurut Sugiono, lemahnya konsekuensi terhadap pelanggaran hukum internasional dapat membuka ruang bagi berulangnya pelanggaran dan memperbesar dampaknya terhadap keamanan serta stabilitas kawasan.
“Hukum internasional harus ditegakkan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Selain persoalan akuntabilitas, Indonesia turut mendorong pelaksanaan Peta Jalan Perdamaian di Gaza. Menurut pemerintah Indonesia, proses perdamaian perlu disertai dengan penguatan persatuan nasional serta kapasitas pemerintahan Palestina.
Sugiono menekankan bahwa proses menuju perdamaian perlu berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat Palestina untuk menentukan arah serta mengelola masa depannya sendiri.
“Upaya perdamaian perlu berjalan seiring dengan penguatan kemampuan rakyat Palestina dalam menentukan dan mengelola masa depannya sendiri,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sugiono juga menekankan perlunya OKI memainkan peran yang lebih luas dalam menghadapi berbagai persoalan global.
Dengan jumlah masyarakat Muslim yang mendekati dua miliar orang di berbagai negara, Indonesia memandang OKI memiliki potensi kekuatan kolektif yang besar untuk berkontribusi dalam membangun tatanan internasional yang lebih inklusif.
Indonesia juga melihat reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu ruang yang dapat menjadi bagian dari upaya tersebut.
Pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI turut membahas sejumlah isu internasional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama negara-negara anggota organisasi tersebut.






More Stories
KPK GELEDAH BPN MOJOKERTO, KEPALA KANTOR DISEBUT ISTRI DIRJEN ATR/BPN LAMPRI
PERGERAKAN MAHASISWA SOBANG (PMS) DORONG PENINGKATAN STATUS PUSKESMAS SOBANG MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP
SOROTAN KAMAR EKSKLUSIF DI LAPAS CIBINONG, PENGAMAT PERTANYAKAN EFEKTIVITAS PEMIDANAAN