Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah agar tidak menyepelekan kasus ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan penipuan daring (online scam) di Kamboja. Ia mendesak agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memulangkan sekitar 600 WNI yang hingga kini masih terjebak di negara tersebut.
Menurut Oleh Soleh, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) harus bertindak cepat karena persoalan ini berkaitan langsung dengan keselamatan serta hak asasi WNI.
“Negara harus hadir secara nyata. Jumlah korban mencapai ratusan orang dan sampai sekarang belum seluruhnya bisa dipulangkan. Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” kata Oleh Soleh kepada wartawan, Senin (29/12).
Legislator yang membidangi urusan hubungan internasional itu secara khusus menekankan agar Kemenlu RI mengintensifkan upaya diplomasi dengan pemerintah Kamboja guna membebaskan dan memulangkan para pekerja migran WNI tersebut. Ia menilai jalur diplomatik perlu dimaksimalkan agar proses pemulangan dapat segera terwujud.
Baca juga: KUASA HUKUM TEGASKAN PENARIKAN KENDARAAN OLEH LEASING ACC TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM
“Kementerian Luar Negeri harus bekerja lebih keras melalui diplomasi yang sungguh-sungguh. Perlindungan dan keselamatan WNI merupakan tanggung jawab negara,” ujarnya.
Selain itu, Oleh Soleh, politisi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari Kemenlu, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, hingga lembaga terkait lainnya, agar penanganan dan pemulangan WNI berjalan efektif dan terpadu.
“Tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja. Diperlukan kerja sama antarinstansi supaya proses pemulangan dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh,” tegasnya.
Ia menambahkan, kejahatan online scam merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan telah menimbulkan banyak korban dari Indonesia. Oleh karena itu, selain fokus pada pemulangan korban, pemerintah juga perlu memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terus berulang di kemudian hari.
“Kasus ini harus menjadi perhatian serius negara, baik dalam konteks perlindungan warga negara maupun upaya pencegahan kejahatan lintas negara,” tutupnya.
More Stories
DUGAAN KORUPSI KEPABEANAN DINILAI TERSTRUKTUR, KPK DIDORONG LAKUKAN AUDIT FORENSIK ALIRAN DANA
DPR DORONG PEMERINTAH MANFAATKAN PELEMAHAN EKONOMI SINGAPURA SEBAGAI PELUANG STRATEGIS
TIGA KAJARI DICOPOT, KEJAGUNG DALAMI DUGAAN INTERVENSI KASUS DAN PENYIMPANGAN