Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk ikut mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta membantu menjaga stabilitas inflasi di masing-masing wilayah.
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, Rabu, 11 Februari. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Tito, APBD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan seluruh kepala daerah agar mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal, efektif, serta bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak mencari sumber pendapatan yang justru membebani masyarakat. Sebaliknya, mereka didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban publik.
“Saya memohon dukungan Polri untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, mendorong langkah-langkah kreatif sekaligus melakukan pengawasan,” ujar Tito.
Selain pengelolaan APBD, Tito menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah. Ia menilai biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat, sehingga stabilitas harga barang dan jasa harus tetap terjaga.
Menurutnya, Polri memiliki jaringan hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan desa. Keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri juga dinilai sangat strategis dalam memantau distribusi serta ketersediaan bahan pokok di lapangan.
“Kepolisian memiliki kemampuan mendeteksi berbagai potensi persoalan ekonomi. Peran ini sangat penting untuk membantu menjaga inflasi daerah tetap terkendali,” katanya.
Tito berharap harga barang dan jasa tetap stabil dan terjangkau, serta ketersediaannya terjamin, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi berbanding lurus dengan stabilitas keamanan.
“Jika harga barang dan jasa terkendali dan terjangkau, masyarakat akan lebih tenang, dan dampaknya situasi keamanan menjadi lebih stabil. Itu yang kami harapkan dengan dukungan Kapolri dan seluruh jajaran,” tutupnya.
Sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Polri ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pengelolaan APBD sekaligus menjaga inflasi daerah, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
More Stories
DUGAAN KORUPSI KEPABEANAN DINILAI TERSTRUKTUR, KPK DIDORONG LAKUKAN AUDIT FORENSIK ALIRAN DANA
DPR DORONG PEMERINTAH MANFAATKAN PELEMAHAN EKONOMI SINGAPURA SEBAGAI PELUANG STRATEGIS
TIGA KAJARI DICOPOT, KEJAGUNG DALAMI DUGAAN INTERVENSI KASUS DAN PENYIMPANGAN