AHMAD FADHLI MINTA PRABOWO PERKUAT PENGAWASAN INTERNAL ISTANA DI TENGAH KEKOSONGAN JABATAN WAPRES

Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Belum terisinya jabatan Wakil Presiden dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan kepemimpinan nasional. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.

Head of Political & Democracy Desk Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar meningkatkan kewaspadaan, tidak hanya terhadap potensi ancaman dari luar pemerintahan, tetapi juga terhadap kemungkinan kerentanan yang muncul dari lingkungan internal Istana.

Menurut Fadhli, integritas dan profesionalitas orang-orang yang berada di sekitar Presiden harus menjadi perhatian utama. Mereka yang memiliki akses langsung terhadap pusat kekuasaan perlu melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Ia juga menilai dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), apabila terbukti, harus menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan dan pengawasan internal.

“Presiden Prabowo perlu memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekat kekuasaannya. Dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan Kepala KSP harus menjadi peringatan agar pemerintah tidak mengabaikan potensi kerawanan dari pihak yang justru memiliki akses dan kepercayaan di lingkungan Istana,” ujar Ahmad Fadhli.

Ia menjelaskan bahwa ancaman terhadap stabilitas pemerintahan tidak selalu bersumber dari kelompok oposisi maupun pihak di luar kekuasaan. Dalam situasi tertentu, persoalan justru dapat muncul dari lingkungan internal yang mempunyai akses terhadap informasi dan kebijakan strategis negara.

Baca juga: KPK DALAMI INFORMASI DUGAAN PENYADAPAN, NAMANYA DISEBUT MASUK DAFTAR TARGET

Oleh sebab itu, Fadhli mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap integritas, loyalitas, serta rekam jejak pejabat dan personel yang berada di sekitar Presiden.

Selain pengawasan internal, ia turut menyoroti pentingnya peningkatan standar pengamanan Presiden selama posisi Wakil Presiden belum terisi.

Menurutnya, situasi tersebut membuat aspek kesinambungan kepemimpinan nasional perlu dipersiapkan secara lebih matang, termasuk melalui penguatan perlindungan terhadap keselamatan Presiden.

“Ketika jabatan Wakil Presiden masih kosong, pengamanan Presiden harus menjadi perhatian lebih. Langkah ini bukan untuk menciptakan ketakutan, melainkan memastikan seluruh kemungkinan dapat diantisipasi. Mulai dari keamanan fisik, kondisi kesehatan, lingkungan kerja, hingga pihak-pihak yang memiliki akses langsung kepada Presiden,” jelasnya.

Fadhli menegaskan bahwa keselamatan Presiden tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan individu, melainkan juga menyangkut keberlangsungan pemerintahan dan stabilitas nasional.

Karena itu, berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan sabotase maupun tindakan kriminal, perlu diantisipasi melalui sistem perlindungan yang profesional, berlapis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Fadhli mengingatkan adanya konsekuensi ketatanegaraan apabila jabatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan secara bersamaan.

Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan tugas kepresidenan untuk sementara dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.

“Kita harus memahami bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya atau mengalami kekosongan jabatan, dampaknya sangat besar bagi negara. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian kepemimpinan melalui MPR. Kondisi tersebut tentu memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang tidak sederhana,” ungkapnya.

Menurut Fadhli, proses tersebut berpotensi memunculkan kembali dinamika politik di antara partai-partai yang sebelumnya terlibat dalam kontestasi pemilihan presiden.

Perubahan konfigurasi koalisi, negosiasi dukungan politik, hingga persaingan dalam menentukan kepemimpinan nasional dapat kembali terjadi apabila skenario kekosongan kedua jabatan tersebut benar-benar berlangsung.

Ia menilai situasi demikian berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pemerintahan, terutama apabila proses konsolidasi politik berlangsung bersamaan dengan agenda pembangunan nasional.

“Bayangkan apabila situasi tersebut benar-benar terjadi. Partai politik tentu akan kembali memperhitungkan posisi dan kepentingannya. Koalisi bisa mengalami perubahan, negosiasi politik kembali terbuka, dan persaingan memperebutkan pengaruh dalam menentukan kepemimpinan nasional berpotensi muncul. Ini merupakan persoalan serius karena berkaitan langsung dengan stabilitas negara,” tuturnya.

Fadhli berpandangan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan harus menghadapi krisis kepemimpinan yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan politik dan perekonomian nasional.

Dalam perspektif politik, menurutnya, kerugian yang ditimbulkan akibat krisis suksesi kepemimpinan dapat jauh lebih besar dibandingkan investasi negara untuk memperkuat sistem keamanan Presiden, menjaga kondisi kesehatannya, serta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan internal Istana.

“Biaya politik akibat krisis kepemimpinan berpotensi jauh lebih besar daripada upaya memastikan Presiden tetap aman, sehat, dan mampu menjalankan mandat konstitusionalnya. Karena itu, pemerintah perlu serius memperkuat sistem pengamanan sekaligus mencegah penyalahgunaan kepercayaan di lingkungan Istana,” tegas Fadhli.

Ia juga mengingatkan bahwa krisis kepemimpinan dapat memicu penataan ulang kekuatan politik, perubahan dukungan partai, serta negosiasi antarkelompok politik. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

Fadhli kembali menekankan bahwa Presiden Prabowo perlu memberikan perhatian yang seimbang antara konsolidasi politik di luar pemerintahan dan pembenahan lingkungan internal Istana.

Baginya, pengawasan terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan dan akses langsung kepada Presiden merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan serta integritas pemerintahan.

“Presiden jangan hanya berfokus pada konsolidasi kekuatan politik di luar Istana. Lingkungan internal yang berada paling dekat dengan Presiden juga harus mendapatkan perhatian serius. Sebab, potensi kerawanan tidak selalu datang dari lawan politik, tetapi bisa muncul dari pihak yang selama ini mendapatkan kepercayaan,” tandasnya.

Ia menambahkan, belum terisinya jabatan Wakil Presiden semestinya dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola ketatanegaraan, memastikan kesiapan mekanisme suksesi sesuai konstitusi, serta membangun sistem pengamanan internal Istana yang lebih efektif.

“Jangan sampai pemerintah baru menyadari pentingnya pengamanan dan pengawasan setelah krisis terjadi. Melindungi Presiden berarti turut menjaga kesinambungan pemerintahan. Upaya pencegahan tentu jauh lebih baik dibandingkan harus menanggung konsekuensi besar akibat krisis kekuasaan,” pungkas Ahmad Fadhli.