Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti perkembangan informasi tersebut, terutama setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK diduga menjadi salah satu sasaran penyadapan.
Budi menyatakan, KPK menghargai proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polri dan berharap seluruh fakta dalam perkara tersebut dapat diungkap secara terbuka.
“KPK juga telah mencermati pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri terkait persoalan ini,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/11).
Ia menambahkan, KPK percaya bahwa kepolisian akan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai perkembangan penyidikan yang sedang berlangsung.
Menurutnya, dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum menjadi hal penting agar penanganan perkara berjalan secara transparan dan akuntabel.
Budi juga berharap Polri dapat menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, dugaan aktivitas penyadapan tersebut diduga menyasar berbagai pihak, mulai dari pejabat negara hingga sejumlah institusi strategis.
Dalam keterangannya saat rapat bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11), Suyudi menyebut sejumlah sasaran yang diduga masuk dalam daftar penyadapan, antara lain Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga negara, pejabat pemerintahan, anggota DPR RI, serta partai politik.
Selain itu, dugaan penyadapan juga disebut mencakup tokoh politik, kepala daerah, kapolda, KPK, Kejaksaan, jajaran internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga kalangan mahasiswa.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa daftar pihak yang disebut dalam penyidikan tersebut merupakan bagian dari materi perkara dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Ia menekankan pentingnya memahami informasi tersebut sesuai konteks penyidikan yang sedang berlangsung.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 November 2026.
Ketiga tersangka tersebut masing-masing merupakan mantan Kapolri berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Perkembangan penyidikan berlanjut pada 5 November 2026, ketika penyidik menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi SU, sebagai tersangka keempat.
Pada tanggal yang sama, Polri mengumumkan bahwa tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH, telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, tersangka SU belum dilakukan penahanan lantaran masih menjalani proses pemulihan kesehatan setelah mengalami stroke.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah institusi penting negara. Transparansi dan profesionalitas aparat penegak hukum pun menjadi hal yang dinantikan masyarakat dalam mengungkap perkara tersebut.
1 thought on “KPK DALAMI INFORMASI DUGAAN PENYADAPAN, NAMANYA DISEBUT MASUK DAFTAR TARGET”