Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta pemerintah segera menetapkan status bencana nasional terkait banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai langkah tersebut mendesak mengingat jumlah korban di wilayah terdampak telah mencapai 442 orang.

Menurut Dede, situasi ini membutuhkan penanganan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. “Kami sangat mendukung jika kondisi ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan begitu, seluruh perangkat pemerintah—baik pusat, provinsi maupun daerah—dapat turun langsung dan bekerja sama menangani dampak bencana,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin, 1 Desember.

Ia menambahkan bahwa jumlah korban yang kini sudah melampaui 300 orang, ditambah kerusakan infrastruktur serta kehilangan harta benda yang tidak terhitung, semakin memperkuat kebutuhan penanganan berskala nasional. “Yang paling perlu diperhatikan adalah kondisi pemerintah daerah yang saat ini hampir lumpuh dan membutuhkan dukungan penuh,” lanjutnya.

Dede juga menegaskan bahwa Komisi II DPR mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga layanan publik tetap berfungsi. “Daerah lain yang tidak terdampak bencana perlu membantu agar pelayanan publik tetap berjalan,” tuturnya.

Baca juga: KASUS KEMATIAN BRIGADIR NURHADI, JPU BEBERKAN BAHWA RIWAYAT CHAT DI PONSEL KORBAN TELAH DIHAPUS

Ia menyebut laporan mengenai terputusnya listrik dan akses internet di sejumlah wilayah, yang menghambat layanan vital seperti rumah sakit dan sekolah. “Padahal layanan dasar itu harus tetap berjalan,” tambah Legislator Demokrat dari Jawa Barat tersebut.

Dede mengaku telah mengonfirmasi ke BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) bahwa lembaga tersebut tidak menangani wilayah bencana karena tidak termasuk kawasan perbatasan. Meski demikian, ia menilai perlu ada langkah mitigasi jangka panjang mengingat cuaca ekstrem masih sulit diprediksi. “Curah hujan sangat tinggi, dan beberapa negara seperti Thailand juga sedang menghadapi siklon besar. Mitigasi harus dipersiapkan,” katanya.

Ia menyambut baik rencana Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang tengah mengupayakan teknologi modifikasi cuaca untuk menurunkan tingkat curah hujan. “Tapi mitigasi tetap wajib dilakukan, bukan hanya di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan wilayah yang terdampak, namun juga daerah sekitar,” ujarnya.

Dede mengingatkan bahwa banyak kawasan di Sumatera mengalami alih fungsi hutan menjadi perkebunan, sehingga rentan terhadap bencana serupa di masa mendatang. “Risiko ini bisa muncul lagi di banyak wilayah lainnya,” pungkasnya.