Mediapersindonesia.com – JAKARTA. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menilai terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tahun 2026 merupakan sebuah kepercayaan besar yang disertai tanggung jawab strategis di tengah dinamika global saat ini.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, dijadwalkan akan ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1). Penetapan tersebut direncanakan berlangsung di Assembly Hall, Palace of Nations, Jenewa, Swiss, sekitar pukul 10.00 waktu setempat atau 16.00 WIB.
Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa ini merupakan kali pertama Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, setelah sebelumnya pernah menduduki posisi wakil presiden pada 2009 dan 2024. Masa presidensi Indonesia akan berlangsung selama satu tahun.
“Ini merupakan kepercayaan yang sangat prestisius dan membawa tanggung jawab besar, terutama mengingat situasi geopolitik global yang dinamis serta berbagai tantangan yang dihadapi Dewan HAM,” ujar Indah dalam keterangan pers di Jakarta.
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” dalam menjalankan mandatnya. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan presidensi secara inklusif, imparsial, objektif, dan transparan, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap kepercayaan ini dapat menjadi bukti rekam jejak Indonesia dalam mendorong perbaikan HAM, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga regional dan global,” tambah Indah.
Indah juga mengingatkan bahwa ketika lembaga tersebut masih bernama Komisi HAM PBB, posisi presiden terakhir kali dipegang oleh Duta Besar Indonesia Makarim Wibisono. Berdasarkan catatan PBB, Makarim Wibisono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komisi HAM PBB pada 17 Januari 2005.
Indonesia sebelumnya telah dipilih sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026 oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG). Saat ini, Indonesia juga tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026.
Sesuai mekanisme rotasi kawasan, Asia-Pacific Group memperoleh giliran memegang presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026, sehingga penetapan Indonesia dinilai sejalan dengan kesepakatan regional.
Kemlu RI menyebut dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik didorong oleh rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder dalam isu HAM, posisinya sebagai negara berkembang yang independen, serta komitmen konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di berbagai forum internasional.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia dan menegaskan peran kepemimpinan Indonesia di tingkat global,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang.
More Stories
DUGAAN KORUPSI KEPABEANAN DINILAI TERSTRUKTUR, KPK DIDORONG LAKUKAN AUDIT FORENSIK ALIRAN DANA
DPR DORONG PEMERINTAH MANFAATKAN PELEMAHAN EKONOMI SINGAPURA SEBAGAI PELUANG STRATEGIS
TIGA KAJARI DICOPOT, KEJAGUNG DALAMI DUGAAN INTERVENSI KASUS DAN PENYIMPANGAN