Mediapersindonesia.com – JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan kondisi Sungai Batang Kuranji di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, telah membahayakan badan jalan serta permukiman warga akibat banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Banjir susulan dilaporkan kembali melanda kawasan tersebut pada 2 Januari 2026 setelah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Batang Kuranji meluap.
“Kondisi sungai di kawasan Batang Kuranji, khususnya di Batu Busuk, saat ini sudah mengancam badan jalan dan permukiman masyarakat,” kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU, Naryo Widodo, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1).
Sebagai langkah penanganan, BWS Sumatera V terus mempercepat normalisasi sungai guna menekan risiko bencana banjir berulang. Pekerjaan difokuskan pada pembukaan serta pengaturan kembali alur sungai agar mengalir ke bagian tengah.
“Saat ini kami melakukan pembukaan alur sungai dan mengarahkannya ke tengah, sehingga bagian tepi sungai yang mengancam jalan dan permukiman bisa segera ditangani,” ujar Naryo.
Baca juga: KPK BUKA PELUANG LIBATKAN PPATK TELUSURI ALIRAN DANA BANK BJB, TERMASUK KE AURA KASIH
Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan 11 unit alat berat dari total 15 unit yang direncanakan. Sebanyak tujuh unit di antaranya difokuskan di kawasan Sungai Batang Kuranji, Batu Busuk.
Selain normalisasi sungai, penanganan darurat juga dilakukan dengan memperbaiki jalan desa yang terputus sepanjang sekitar 200 meter akibat banjir. Perbaikan tersebut ditargetkan rampung dalam waktu empat hari agar aktivitas warga dapat kembali berjalan normal.
Ke depan, BWS Sumatera V juga berencana melibatkan akademisi guna merumuskan langkah penanganan Sungai Batang Kuranji secara lebih menyeluruh, mengingat fungsi sungai tersebut dinilai telah menurun hingga hampir 50 persen.
Di sisi lain, Naryo menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Kota Padang, khususnya terkait ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai apabila dilakukan penanganan jangka panjang.
“Dukungan ini diperlukan agar pelaksanaan penanganan dapat berjalan lancar tanpa terkendala persoalan sosial,” tutupnya.
More Stories
DUGAAN KORUPSI KEPABEANAN DINILAI TERSTRUKTUR, KPK DIDORONG LAKUKAN AUDIT FORENSIK ALIRAN DANA
DPR DORONG PEMERINTAH MANFAATKAN PELEMAHAN EKONOMI SINGAPURA SEBAGAI PELUANG STRATEGIS
TIGA KAJARI DICOPOT, KEJAGUNG DALAMI DUGAAN INTERVENSI KASUS DAN PENYIMPANGAN