MENSESNEG: KEMENHUT AUDIT 24 PERUSAHAAN PENERIMA IZIN PEMANFAATAN HUTAN HPH-HTI

Mediapersindonesia.com – NASIONAL. Pemerintah menegaskan tidak tinggal diam terhadap praktik pembalakan liar yang merusak kawasan hutan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan tengah melakukan peninjauan dan audit terhadap izin pemanfaatan hutan, termasuk HPH dan IUPHHK-HTI, yang diberikan kepada 24 perusahaan.

Prasetyo—yang akrab disapa Pras—menjelaskan bahwa audit tersebut bertujuan memastikan perusahaan-perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan di Sumatera menjalankan aktivitasnya sesuai ketentuan. Pemerintah ingin memastikan tidak ada pelanggaran, khususnya praktik penebangan hutan yang diduga memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

“Kami tidak ingin tinggal diam. Saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review dan audit terhadap sekitar 24 perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan, baik HPH maupun HTI. Langkah ini dilakukan untuk penertiban dan menelusuri kemungkinan adanya kegiatan yang tidak semestinya,” ujar Pras kepada wartawan di Jakarta, Senin, 29 Desember, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa, 30 Desember.

Baca juga: JELANG TAHUN BARU 2026, RUPIAH MENGUAT DI TENGAH BAYANG-BAYANG TEKANAN

Ia menambahkan, upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada korporasi. Pemerintah juga berupaya mengatasi pembalakan liar yang dilakukan secara perorangan melalui pendekatan edukasi kepada masyarakat secara lintas sektor.

“Kita juga harus menangani pelaku perorangan. Ini membutuhkan edukasi dan kerja sama lintas sektor,” tambahnya.

Sejumlah pakar dan pegiat lingkungan menilai bahwa dahsyatnya banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera tidak semata-mata disebabkan oleh cuaca ekstrem. Praktik pembalakan liar yang berlangsung selama bertahun-tahun disebut turut berperan besar. Hal ini diperkuat dengan temuan gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan rapi yang terbawa arus banjir dan menumpuk di permukiman serta ruas jalan utama.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 29 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.140 orang, 163 orang dinyatakan hilang, dan sekitar 399.200 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah mengalami kerusakan.