Mediapersindonesia.com – JAKARTA. Managing Director Hesa Law Firm, Heriyanto Saputra, S.S., S.H., M.H., menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening yang tidak aktif selama tiga bulan.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi berada di kelas menengah ke bawah. Ia menilai langkah itu tidak mencerminkan keadilan serta bertentangan dengan semangat negara hukum yang seharusnya hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan justru menambah penderitaan mereka.

“Negara ini seharusnya melindungi, bukan menyengsarakan. Pemblokiran rekening yang tidak digunakan selama tiga bulan jelas merugikan rakyat kecil. Banyak masyarakat tidak menyadari adanya saldo atau hanya menggunakan rekening untuk keperluan tertentu dalam waktu-waktu tertentu. Ini bukan tindakan kriminal, jadi kenapa harus diperlakukan seperti itu?” tegasnya di Kantor Hukum Hesa Law Firm, Jakarta, Rabu (1/8).

Baca juga: AMNESTI HASTO DAN ABOLISI TOM LEMBONG BUKTI REKAYASA HUKUM BISA DIHADANG PRESIDEN

Pengacara sekaligus berprofesi sebagai Dosen yang akrab dipanggil Bang Hesa ini juga mengungkapkan bahwa sudah banyak masyarakat yang menjadi korban kebijakan ini. Mereka tidak hanya kehilangan akses ke dana miliknya sendiri, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam proses pemulihan atau reaktivasi rekening yang terblokir tanpa pemberitahuan yang jelas.

Ia pun menyerukan agar pemerintah meninjau ulang aturan tersebut dan lebih mengedepankan asas keadilan serta perlindungan hak masyarakat sipil.

Ia juga menegaskan bahwa Hesa Law Firm siap mendampingi masyarakat yang dirugikan secara hukum atas kebijakan ini.

“Kami akan terus mengawal isu ini secara hukum. Negara tidak boleh abai terhadap suara rakyat. Hukum harus berpihak kepada keadilan sosial, bukan sekadar kepentingan administratif atau procedural apalagi kepentingan politik,” tutupnya.